bakabar.com, BANJARBARU - Walhi Kalsel konsisten menyuarakan penolakan adanya proyek food estate yang selama ini sering didengungkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Proyek food estate berpotensi gagal sangat tinggi," kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel, Jefri Raharja alias Cecep kepada bakabar.com, Selasa (22/8).
Sikap penolakan tersebut berdasar pada pengalaman masa lalu terkait Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang pernah dilakukan pada zaman Presiden Soeharto.
Baca Juga: Food Estate Gunung Mas, Walhi: Proyek Gagal, Negara Harus Tanggungjawab
Diketahui proyek seluas 1,45 juta hektare di Kalteng pada 1995 tersebut berakhir berantakan. Semula lahan tersebut akan digarap sebanyak 15 ribuan transmigran yang menempati wilayah tersebut.
Ternyata lahan yang rencananya digarap hanya siap olah, belum siap tanam. Tak hanya itu, dari 2.500 hektare rencana luas sawah, hanya 200 hektare yang dapat teraliri air.
Cecep menuding pemerintah megaproyek food estate tersebut merupakan solusi palsu. Sebab, total lahan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi hanya mencapai 165 ribu hektare.
Baca Juga: Balas Kritik PDIP, Jokowi: Bangun Food Estate Tak Semudah Itu!
Selain itu, perubahan pola tanam dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun menyebabkan terjadinya gagal panen di periode tanam pertama. Hal tersebut juga berimbas pada tidak maksimalnya pada produksi periode tanam periode berikutnya.
"Hal ini yang terkesan sangat dipaksakan bahkan melawan alam," katanya.
Pasalnya, kata Cecep, proyek food estate tersebut telah membuka kawan hutan seluas 600 hektare daru luas area of interest seluas 35 ribu hektare.
Terlebih, pembukaan kawasan hutan tersebut juga berimbas kepada kerusakan lingkungan seperti terjadinya banjir di desa terdekat area food estate.
Baca Juga: Keras Bro! Sekjen PDIP Sebut Prabowo Menyimpang Soal Food Estate
Dari itu Walhi mendesak negara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program food estate ini. Termasuk di Kalteng.
"Kami mendesak agar dilakukan evaluasi. Baik terkait pelaksana maupun kelayakan proyek itu sendiri mengingat pengalaman yang terjadi pada PLG di Tahun 1995," tuntas Cecep.
Sebelumnya diketahui program food estate di Indonesia merupakan gagasan dari Presiden Jokowi di kawasan Kalimantan Tengah.
Proyek food estate yang digadang-gadang bertujuan untuk mencegah mancaman krisis pangan tersebut telah berjalan selama dua tahun terakhir.
