bakabar.com, JAKARTA - Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kritiyanto menilai penerapan proyek food estate di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyimpang.
Kata dia, proyek tersebut mangkrak dan diduga disalahgunakan. Hasto mengeklaim kini proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
"Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus. Hanya implementasinya buruk. Sama dengan infrastruktur itu bagus implementasinya baik, nah di sini kebijakannya bagus implementasinya tidak baik," ujar Hasto saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (17/8).
Baca Juga: Proyek Food Estate, Greanpeace Indonesia: Memperburuk Krisis Pangan
Adapun proyek food estate adalah program Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya. Proyek itu di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo. Food estate pun masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung campur tangan partai politik dalam penggunaan anggaran dana dari negara.
Menurutnya dalam implemantasi program food estate ditemukannya Vested interest (Kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok).
Baca Juga: AHY Singgung Kegagalan Proyek Food Estate Era Jokowi
"Implementasinya ada vested of interest. Sehingga diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," lanjutnya.
Sebelumnya, Hasto juga sempat merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," ujar dia.
Baca Juga: Proyek Food Estate, Jurnalis Lingkungan: Ciptakan Gastro Kolonialisme
Untuk itu pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan beberapa stakeholders untuk melakukan kajian terhadap penyelewengan implementasi dari proyek food estate itu.
"Kami akan menyiapkan ya berbagai data-data terkait dengan implementasi yang tidak baik bagi kebijakan yang sebenarnya bagus," pungkasnya.
