bakabar.com, JAKARTA - Greenpeace Indonesia menilai proyek food estatedi Kalimantan tidak akan menyelesaikan krisis pangan, bahkan turut memperburuk hal itu.
Krisis pangan dan krisis iklim merupakan dua hal yang sangat beririsan. Karena itu, ketika pembukaan lahan besar-besaran dilakukan untuk proyek food estate, dipastikan turut memperburuk krisis iklim.
Ketika krisis iklim memburuk, kualitas pangan tak akan berjalan dengan baik, ditandai dengan berkurangnya produktivitas.
"Proyek food estate ini memicu deforestasi, dan itu memperburuk krisis iklim," ujar Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam diskusi publik Tiga Tahun Proyek Food Estate di Jakarta, Kamis (13/7).
Baca Juga: Tingkatkan Ekonomi, Warga: Food Estate Keerom Harus Berkelanjutan
Arie mencohtohkan proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hutan adat dibabat habis dan diganti dengan lahan pertanian singkong. Belakangan, lahan tersebut tidak produktif, lantaran pertaniannya tidak tumbuh dengan baik.
"Dan betul-betul singkongnya tidak tumbuh lagi, yang jadi korban akhirnya masyarakat lokal," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Arie, tidak mau belajar dari kegegalan proyek food estate di Gunung Mas. Uniknya, pemerintah tidak mengakui hal itu sebagai sebuah kegagalan.
"Dampak-dampaknya pun tidak didiskusikan, bahkan selalu mengulang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Ini yang perlu dan penting kita kritisi bersama-sama," terangnya.
Baca Juga: Food Estate, Menteri PUPR: Ketahanan Pangan dan Buka Lapangan Kerja
Di sisi lain, Arie menilai pemerintah terlalu reaktif dengan isu ancaman krisis pangan yang dikumandangkan oleh FAO. Aksi reaktif pemerintah terlihat dari implementasi pembangunan mega proyek food estate tanpa kajian yang mendalam.
"Karena FAO ngomong krisis pangan, kemudian direspon reaktif oleh pemerintah, bahkan kita lihat itu menjadi peluang untuk mendapatkan proyek baru," ujarnya.
Selain itu, BPK telah menemukan dugaan, proyek food estate dilakukan dengan dana besar tanpa pengelolaan yang baik dan transparan. Akibatnya potensi pelanggarannya juga besar.
Baca Juga: AHY Singgung Kegagalan Proyek Food Estate Era Jokowi
"BPK menemukan bahwa beberapa proyek food estate ini bermasalah dalam konteks keuangan," jelas Arie.
Sebagai upaya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terkait proyek food estate, Greenpeace Indonesia meluncurkan web interaktif yang berfungsi untuk menampung suara-suara masyarakat. Dari web tersebut, kondisi riil dampak pembangunan food estate bisa diketahui.
"Greenpeace juga bekerja dengan masyarakat sipil di beberapa lokasi yang terdampak langsung food estate ini, sehingga suara-suara kritis masyarakat tertampung dan lebih didengar," tutupnya.
