apahabar.con, JAKARTA - Guru besar Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa menyoroti mangkraknya Food Estate disebabkan karena pemerintah mau instan untuk menciptakan kedaulatan pangan.
Sementara itu, kata Edi Santosa, tidak ada dana yang secara khusus digelontorkan untuk membuat naskah akademik atau riset di universitas.
"Kalau kita akan ajukan riset terkait Food Estate, enggak ada yang mendanai. Jadi semuanya maunya instan," jelas dia kepada bakabar.com, dikutip Selasa, (23/1).
Baca Juga: [CEK FAKTA] Gibran Sebut Indonesia Pernah Swasembada Pangan
Di sisi lain, universitas yang ada saat inj juga tidak ada jurusan yang secara khusus mendalami konsep Food Estate. Kecuali pada saat ada program saja. Itupun menurutnya tidak sistematis.
Padahal, kalau menimbang jumlah profesor di Indonesia saat ibu berjumlah hampir 5.500 orang. Sedangkan jumlah doktor lebih dari 60 ribu orang.
"Jadi kalau pemerintah serius akan mudah untuk mengerjakan 100-200 ribu hektar bahkan 1-2 juta lahan Food Estate," ungkap dia.
Baca Juga: Aktif Singgung Krisis Iklim, Cak Imin Udah Tobat?
Jika hal itu dilakukan dia melihat potensi swasembada pangan di Indonesia tidak hanya ada di beras saja. Melainkan juga terdiversifikasi dari kedelai, bawang putih, hingga gula.
Edi Santosa menilai dengan model kebijakan pemerintah saat ini akan sangat sulit melakukan swasembada pangan.
"Kedelai berat, bawang putih ya berat, gula juga berat dengan model kebijakan saat ini ya," terang dia.
Baca Juga: Petani Muda Semakin Langka, Food Estate Alamat Gagal
Sementara itu menurutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk melakukan swasembada pangan adalah jagung. Namun bukan untuk pangan, melainkan untuk pakan hewan ternak.
"Jagung sebenarnya lebih mudah, saat ini juga sudah lama tidak impor. Tapi jagung bukan untuk pangan, tapi pakan ayam. Jadi kalo jagung ya swasembada pakan ya," tandas dia.
