bakabar.com, JAKARTA - Orang Asli Papua (OAP) geram terhadap pemerintah pusat dengan sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Beberapa kebijakan di antaranya pemberian otonomi khusus, pemekeran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOP), ternyata justru memberikan ruang bagi kaum kapitalis untuk mengeruk kekayaan alam di Tanah Papua.
Jutaan hektar hutan adat telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Di waktu yang bersamaan, aktivitas pertambangan yang juga masif sehingga mengakibatkan masyarakat asli Papua semakin termarjinalkan.
Kegusaran masyarakat Papua tersebut dituangkan dalam sebuah film dokumenter berjudul 'Amber', hasil kolaborasi antara Greenpeace bersama TV Tempo. Film dokumenter tersebut bisa ditonton gratis di kanal Youtube Tempo TV hari ini, Senin (22/5).
Film di buka dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang mengumumkan pemberlakuaan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Baca Juga: Pembentukan DOB Papua Tak Berikan Dampak Positif Bagi Orang Asli Papua
"Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Semoga Tuhan yang maha kuasa meridhoi dan memberikan berkat kepada kita semua. Amin," ucap Mendagri dalam pembukaan film tersebut.
Selanjutnya, film menyuguhkan hamparan hutan lindung di Papua yang telah hancur akibat alih fungsi lahan.
"Hari ini saja hutan teracam, dan masyarakat adat juga terancam, kami masyarakat adat hidup bergantung dengan alam. Jika hutan disentuh, dirusak, maka masyarakat adat akan kehilangan kehidupannya," ujar salah satu warga asli Papua dalam film tersebut.
Amber berasal dari bahasa Biak, yang artinya 'orang asing'. Amber mempresentasikan investor asing yang datang untuk mengeruk kekayaan alam dan merusak kehidupan masyarakat asli Papua.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pembunuh Anak Pj Gubernur Papua Pegunungan!
Film tersebut bercerita tentang keluhan masyarakat adat Papua. Mereka kecewa karena tidak pernah diajak untuk berdialog dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait Papua. Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah kebijakan otonomi khusus dan pemerkaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua.
"Tidak satu pun kebijakan yang melibatkan atau berpihak masyarakat asli Papua," ungkap Jurnalis Tempo Alfan Noviar yang menceritakan proses pembuatan film Amberdi Jakarta, Senin (22/5).
Saat proses pembuatan film, masyarakat Papua banyak yang menolak diwawancarai, lantaran mereka enggan berbicara soal otonomi khusus yang membuat banyak hutan adat di Papua hancur.
"Sudah malas bicara soal Otsus. Mereka marah saat ditanyai soal Otsus," terangnya.
