Apahabar.com, JAKARTA - Ekonom Senior, Fadil Hasan mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM subsidi karena mayoritas dinikmati oleh orang kalangan mampu tidak tepat. Sebab, alasan tersebut kontradiktif dengan situasi harga BBM yang saat ini cenderung rendah. Karena itu, tidak seharusnya subsidi tersebut tidak dicabut.
"Lalu yang kedua masalahnya kan timing juga perlu dipertimangkan. Kita mengetahui memang harga BBM itu di berbagai negara mengalami kenaikan akibat dari adanya inflasi Rusia dan Ukraina," katanya dalam diskusi daring di kanal Youtube Narasi Institute, Minggu (4/9/2022).
Berdasarkan alasan tersebut, Fadil menerangkan Indonesia masih relatif masih lebih baik dalam hal memitigasi dampak harga BBM global terhadap perekonomian, jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Bahkan, saat ini negara maju juga sedang mengalami kesulitan dalam menaikan harga BBM di negaranya masing-masing.
Meski begitu, ia menekankan kondisi perekonomian di dalam negeri belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya tercover. Kenaikan BBM subsidi menurutnya akan menambah persoalan baru yang lebih berat. Bahkan, Fadil mengingat saat dirinya menolak kenaikan harga BBM pada 2005, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.
"Pertama, terkait dengan mekanisme alokasi perlindungan sosial yang waktu itu datanya belum tersedia. Kemudian data hasil penghematan digunakan untuk berbagai proyek yang ada di berbagai kementerian yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya perekonomian saat itu sedang mengalami suatu keadaan yang tidak baik," paparnya.
Selain itu, Fadil yang juga pendiri Narasi Institute tersebut juga menyoroti sejumlah proyek pemerintah yang banyak memakan investasi yang selama ini belum disentuh, seperti proyek IKN dan proyek kereta api cepat. Proyek pemerintah yang disebutkan, menurutnya belum tentu memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat
"Kenaikan harga BBM ini memang sesuatu yang tidak bisa di hindarkan. Tetapi dari sisi prioritas dan besaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan penghematan dan penyelamatan anggaran itu sendiri. saya kira dua hal itu yang menjadi satu kekurangan dari pada kebijakan yang sekarang ini dilakukan," pungkasnya.
Reporter: Dian Finka
