bakabar.com, JAKARTA - Sejumlah pemberitaan ekonomi-bisnis (ekbis) dalam sepekan terakhir cukup beragam. Mulai dari persoalan tantangan jasa keuangan, merosotnya saham Unilever, hingga perputaran uang selama pemilu.
Redaksi bakabar.com mencoba merangkum ada sebanyak tujuh berita unggulan terpopuler dalam sepekan terakhir. Di antaranya mulai dari kualitas hidup petani yang jauh dari kesejahteraan, hingga sikap santai bos OIKN mengenai keluhan pembangunan yang dialami Pakuwon Group.
1. Nestapa Petani Hidup dalam Belenggu Kemiskinan
Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menganggap tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian bukanlah hal yang baru.
Sehingga menurutnya data BPS yang menyebut kemiskinan terpusat di sektor pertanian hingga nyaris 50 persen bukanlah hal yang baru.
"Bahwa kantong-kantong kemiskinan itu terpusat di wilayah-wilayah pedesaan dan wilayah-wilayah pertanian," ujarnya kepada bakabar.com, Jumat (8/12).
2. Cadangan Freeport Bisa Sampai 100 Tahu, Bakal Diperpanjang?
Kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal diperpanjang hingga 2061 oleh pemerintah. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengungkapkan alasan karena berdasarkan undang-undang bisa diperpanjang selama cadangan masih ada.
Selain itu, perpanjang kontrak diberikan karena Freeport akan membangun smelter baru lagi dan akan kembali mendivestasikan saham.
"Dia akan bangun smelter baru lagi kemudian kan dia akan divestasi lagi nah yang jelas kan di undang-undang mensyaratkan perpanjangan itu masukan untuk pemerintah harus bertambah ya kan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (9/12).
3. Kriteria Taksonomi Diubah, OJK Main Aman?
Yayasan Indonesia Cerah menilai keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin mengganti sistem traffic light dalam penyesuaian kategori atau kriteria taksonomi yang tertera dalam Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI) 1.0 sebagai bentuk cari aman.
Executive Director Yayasan Indonesia Cerah Agung Budiono menilai keputusan tersebut berimbas sebelumnya yang menggunakan indikator warna hijau, kuning, dan merah digantikan menjadi dua indikator yakni hijau dan transisi.
"Harusnya di munculkan saja untuk mempertegas posisi mana yang eligible yaitu hijau dan transisi, mana yang ineligible sebelumnya merah. Jadi tidak dua (klasifikasi) itu namanya main aman," katanya di Jakarta, Kamis (7/12).
4. Saham Terus Nyungsep! Unilever Perlu Pemimpin yang Inovatif
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengungkapkan kriteria yang tepat untuk mengisi jabatan Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Kriteria tersebut diperlukan menjelang diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Sabtu (9/12).
Selepas ditinggalkan oleh tiga orang direksi, Nafan berharap Unilever dipimpin oleh individu yang memiliki integritas, serta menitikbertakan keputusan pada prinsip good corporate governance.
"Penting untuk Unilever dipegang oleh para individu yang memiliki integritas dan lebih menitik beratkan pada prinsip good corporate governance," katanya kepada bakabar.com, Senin (4/12).
5. 4 Bank Terbesar di Indonesia Berkontribusi Merusak Hutan
Hasil riset TuK Indonesia menemukan aliran dana dari empat bank teratas di kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 yang masuk ke sektor yang merisikokan hutan. Keempatnya di antaranya Mandiri, BCA, BNI, dan BRI.
Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Linda Rosalina mengatakan sebanyak Rp177 triliun atau USD12,5 miliar total utang dan penjaminan empat bank itu tersalurkan para dua sektor yang merisikokan hutan sepanjang 2019-2022.
"Tentu nilai itu bisa jauh lebih besar lagi karena ini baru dua sektor (palm oil dan pulp paper) kita belum tahu ini yang di sektor batu bara, minyak, gas dan lain sebagainya," kata dia dalam Seminar Kritik Masyarakat Sipil untuk Pembiayaan Hijau yang Kredibel dan Transpran, Kamis (7/12).
6. Alasan DKI Jakarta Sudah Tak Layak Jadi Ibu Kota Negara
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat mendesak. Sebab, kondisi DKI Jakarta saat ini sudah tidak lagi efisien sebagai ibu kota negara lantaran sederet permasalahan.
Terlebih, rencana awal pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak era Presiden Soekarno hingga era Presiden Soeharto. Karena itu, kata Bambang, langkah pemerintah membuka investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tepat. Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit.
7. Respons Santai Bos OIKN soal Pakuwon Ngerem Pembangunan
Setelah proses groundbreakingPakuwon ternyata belum juga melangsungkan pembangunan megaproyek superblocknya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi kontur tanah hingga perencanaan infrastruktur yang melatarinya.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan itu adalah hal yang wajar. Apalagi melihat daya permintaan yang tinggi setelah masuknya Investor swasta.
"Memang kalau kita lihat sekarang dinamika di lapangan ini luar biasa di proyek strategi nasional (PSN). Apalagi begitu dimulainya investor dari swasta," katanya dalam kegiatan Media Center Menuju Indonesia Maju 2045 dikutip Jumat (8/12).
