bakabar.com, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mendorong para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim agar bekerja dan mengelola anggaran perusahaan daerah secara transparan dan akuntabel.
Nidya mengatakan perlunya transparansi dalam pengelolaan BUMD sehingga dapat menguatkan ekspansi bisnis secara bersih, kemudian tidak bermasalah di waktu mendatang.
"Kami harap para direktur BUMD bisa patuh terhadap standard operasional prosedur (SOP) dalam melakukan ekspansi bisnis. Jangan sampai, ada kejadian penempatan investasi yang tidak sesuai prosedur, sehingga harus berurusan hukum pada kemudian hari," ujar Nidya di Samarinda, Sabtu (26/11).
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penggunaan Telemedicine dalam Layanan Kesehatan
Nidya mencontohkan adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser Kamis (23/11) bisa dijadikan pelajaran berharga untuk BUMD.
"Kami minta BUMD bisa lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan wewenang atau mengambil keuntungan pribadi dari anggaran BUMD," ungkap politikus Partai Golkar itu.
Ia juga meminta BUMD untuk lebih aktif melaporkan kinerja dan perkembangan usahanya kepada DPRD Kaltim sebagai mitra pengawasnya, agar mereka juga mengetahui langkah pengembangan perusahaan daerah itu.
Baca Juga: Harga Pangan Naik, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Lakukan Operasi Pasar
"Kami ingin BUMD bisa berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap BUMD," ujarnya.
Legislator daerah pemilihan Samarinda itu menyebutkan keterlibatan legislatif dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memacu kolaborasi demi pembangunan daerah, karena BUMD bisa mendukung kemajuan daerahnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim Bicara Usulan Pemekaran Kutai Timur
"Kami ingin BUMD menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kalimantan Timur yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," katanya.
Komisi II DPRD Kalimantan Timur, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan BUMD untuk membahas berbagai isu strategis, seperti permodalan, regulasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
"Kami berharap BUMD dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah dan multiplier effect bagi daerah," tuturnya. (ADV/DPRD Kaltim)
