bakabar.com, MARABAHAN - Belasan rekomendasi diberikan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Kuala (Batola) 2023.
LKPj 2023 tersebut sebelumnya disampaikan Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, dalam rapat paripurna yang berlangsung 28 Maret 2024.
Setelah pembahasan kurang lebih sebulan, DPRD Batola memberikan belasan poin rekomendasi yang juga disampaikan dalam sidang paripurna, Selasa (30/4) sore.
Sidang dihadiri seluruh unsur pimpinan dan 25 anggota DPRD Batola, Penjabat Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Batola, Forkopimda, dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dibacakan juru bicara DPRD Batola, Basrin, salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah menyelesaikan temuan-temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah SKPD.
Kemudian meminta progress report kasus PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta tindak lanjut Pemkab Batola dalam menyelamatkan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini.
Terkait hal tersebut, DPRD Batola juga meminta laporan tentang BUMD lain. Hal ini berkaitan dengan pengelolaa aset daerah yang berpotensi menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab Batola pun diminta mengaudit kinerja BUMD. Penyebabnya perkembangan BUMD ini belum diketahui, terutama terkait dengan pemanfaatan potensi PAD.
DPRD Batola juga mempertanyakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batola yang hanya 70,67 poin. Padahal IPM di Kalimantan Selatan tercatat sebesar 74,66 poin.
Pertanyaan itu terbilang wajar, mengingat anggaran sudah digunakan semaksimal mungkin oleh SKPD terkait. Namun anggaran ini dinilai belum sinkron dengan pertumbuhan IPM di Batola.
Masih soal data, DPRD Batola juga menyoroti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terbilang lambat sepanjang 2023.
"Pertumbuhan PDRD Batola tercatat 3,91 persen. Sementara PDRB Kalsel mencapai 4,84 persen sepanjang 2023," papar Basrin.
Persoalan lain yang menjadi rekomendasi DPRD Batola adalah penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Alalak.
Diketahui mereka memakai badan jalan untuk berjualan dan terkesan menghambat lalu lintas. Di sisi lain, Alalak merupakan pintu masuk Batola.
"Terkait poin-poin rekomendasi, kami juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang memenuhi target PAD 2023 (unaudited) dengan kenaikan sebesar Rp97 miliar atau 120,20 persen dari target Rp80 miliar," tegas Basrin.
"Prestasi tersebut harus terus dipertahankan. Bahkan kami berharap PAD terus meningkat secara signifikan," tutupnya.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Mujiyat berteri masih karena LKPj benar-benar ditelaah, dinilai dan dicermati.
"Terhadap saran, pendapat, imbauan maupun kritik konstruktif DPRD merupakan masukan berharga untuk memperbaiki kinerja pelayanan, sekaligus memaksimalkan potensi daerah," jawab Mujiyat.
