bakabar.com, BANJARMASIN – DPRD Kalsel menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Rabu (30/4/2025).
Dalam proses penyusunan rekomendasi, DPRD membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami materi LKPj.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HJ dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo membacakan ringkasan rekomendasi yang menjadi kontribusi strategis DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pansus I DPRD Kalsel mendorong agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan kemandirian dan efektivitas pelatihan aparatur daerah. Usulan ini disertai dengan rencana pengajuan Raperda sebagai dasar hukum.
Pansus I juga memberi perhatian pada penguatan peran Satpol PP dan Damkar, sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik, serta pembentukan regulasi hibah untuk ormas dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat sipil. Optimalisasi koordinasi lintas daerah dalam mitigasi bencana melalui penerbitan Peraturan Gubernur turut menjadi bagian dari rekomendasi.
Sementara Pansus II mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan dan mengusulkan program strategis seperti pencetakan sawah baru, pengaktifan Satgas Pangan, serta integrasi sektor perkebunan dan peternakan. DPRD juga mendorong pendampingan UMKM agar naik kelas, serta memperkuat kelembagaan petani dan peternak. Upaya mendorong pengakuan Pegunungan Meratus sebagai UNESCO Global Geopark turut masuk dalam rekomendasi strategis.
Pansus III memberikan apresiasi atas berbagai program pembangunan yang telah dirancang, dan mendorong penguatan sinergi antarlembaga. Beberapa usulan meliputi percepatan program drainase, pengembangan permukiman, dan penyediaan rumah layak huni dengan pendekatan perencanaan yang lebih terukur dan kolaboratif.
Selain itu, DPRD mendorong optimalisasi jembatan timbang dan pelaksanaan operasi terpadu penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan instansi vertikal.
Sedang Pansus IV menyampaikan apresiasi atas serapan anggaran di atas 85% dan berharap program prioritas di sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan terus ditingkatkan. DPRD juga mendorong sinkronisasi data antarsektor serta peningkatan efektivitas program melalui koordinasi yang lebih kuat dan pendekatan partisipatif.
Sebagai penutup, dokumen rekomendasi secara simbolis diserahkan oleh pimpinan DPRD kepada Wakil Gubernur Kalsel. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta rujukan strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
