bakabar.com, JAKARTA - Otorita IKN optimis investasi asing akan terus menjamur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalihnya, dengan adanya proyek kemitraan antara investor domestik dengan asing.
Sementara Presiden Jokowi dengan gamblang mengatakan belum ada investasi asing yang masuk ke IKN Nusantara seusai mendatangi APEC CEO Submit 2023 di San Fransisco, Amerika Serikat.
Anggota DPR Fraksi PKS, Suyadi Jaya Purnama menilai pernyataan OIKN yang bertentangan dengan pemerintah perihal perkembangan investasi asing ke IKN Nusantara sebagai bentuk tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah.
"Ya itu kan memang karena OIKN tidak pernah koordinasi sama pemerintah," terang dia kepada bakabar.com dikutip Minggu (26/11).
Baca Juga: Deforestasi Bayangi Lesunya Investasi di IKN
Baca Juga: Pemerintah Plin-plan soal IKN, Investor Asing Was-was
Di samping itu dia juga menyoroti tindakan pemerintah yang ingin mengerem investasi asing ke IKN Nusantara dinilainya tidak masuk akal. Pasalnya, hingga saat ini saja belum ada satu rupiah pun dana dari investor asing yang diturunkan secara independen. Sebab pada dasarnya memang investor asing tidak ada yang datang.
"Kan jadi tidak jelas apa yang direm," kata dia
Karena itu dia merasa investasi luar negeri ini sebatas gimmick semata. Membuat seolah-olah investasi di IKN Nusantara laku keras. Padahal, kenyataannya belum ada satu rupiah pun investasi asing yang dikucurkan.
"Jadi, pengereman investasi asing secara tiba-tiba ini sangat ironis," ungkapnya.
Baca Juga: China Saling Tunggu dengan Negara Lain soal Investasi di IKN
Baca Juga: Walhi Ingatkan Pembangunan IKN Tak Mengulangi Kesalahan DKI Jakarta
Lanjut dia, melalui Otorita IKN Nusantara pemerintah mengklaim telah ada 130 investor asing yang mendukung IKN. Tapi baru sebatas LoI. Namun, belum jelas statusnya. Sudah maju ke tahap NDA (non-disclosure agreement) atau bahkan mendapat surat izin prakarsa proyek (SIPP).
Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sudah banyak sekali melakukan obral peraturan, mulai dari jaminan Pemerintah hingga aturan terkait pertanahan yang bisa dikelola hingga hampir 2 abad melalui revisi UU IKN yang melebihi aturan kolonial.
Selain itu, juga Jokowi juga sudah berusaha melakukan promosi IKN Nusantara ke berbagai negara seperti Cina, Singapura, Malaysia, Inggris, Arab Saudi, dan lainnya.
"Ini juga menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat," pungkasnya.
