bakabar.com, BANJARMASIN — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah V Kalimantan bersiap menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Juli 2025 mendatang.
Rakorda dijadwalkan digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, dengan membahas isu-isu strategis bagi masa depan Kalimantan.
“Isu yang diangkat pertama itu bagaimana IKN tetap berlanjut. Kenapa? Karena IKN itu memiliki dampak positif bagi seluruh warga masyarakat di Kalimantan,” ujar Sekretaris Umum MUI Kalsel, Nasrullah, Selasa (15/7/2025).
Nasrullah menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sudah diamanatkan dalam undang-undang dan mendapat anggaran besar dari pemerintah.
“Anggarannya sudah digelontorkan beberapa triliun oleh negara, tentunya ini harus selalu berlanjut dan menjadi prioritas oleh negara untuk melanjutkan pembangunan IKN,” tegasnya.
Selain IKN, Rakorda juga akan menyoroti isu pengelolaan pertambangan batu bara yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Kalimantan. “Pengelolaan tambang batu bara merupakan aset yang diturunkan nenek moyang untuk warga Kalimantan,” ucap Nasrullah.
Ia menegaskan pengelolaan tambang harus berpihak pada kepentingan rakyat. “Artinya harus dikelola untuk kemakmuran warga Kalsel. Jangan sampai dikelola yang ada kelompok tertentu saja yang menikmati dan kaya, sementara warga di sekitar tambang tidak menikmati hasil dari pertambangan tersebut,” ujarnya.
Untuk mendalami persoalan strategis tersebut, Rakorda juga akan menggelar dialog kebangsaan dengan menghadirkan sejumlah pejabat penting nasional, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
“Tentunya ini menarik karena banyak sekali tanah masyarakat yang diancam oleh pengusaha,” tekan Nasrullah.
Hasil Rakorda nantinya tidak hanya berhenti di forum tersebut. Nasrullah menegaskan, rekomendasi dari Rakorda akan dibawa hingga ke tingkat pusat. “Kita sampaikan rekomendasi ini ke pusat, di pusat bisa meneruskan rekomendasi ini ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
