Banjarmasin

Setahun Yamin–Ananda Memimpin, LS Vinus Ungkap Sejumlah Ketidakpuasan Masyarakat

Setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR dan Hj Ananda, tak lepas dari sorotan.

Featured-Image
Setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR dan Hj Ananda, tak lepas dari soroton. Foto: Istimewa

bakabar.com, BANJARMASIN – Setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR dan Hj Ananda, tak lepas dari sorotan publik.

Evaluasi kinerja keduanya memunculkan beragam respons, dengan sebagian di antaranya bernada negatif.

Laporan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) mencatat tingkat ketidakpuasan masyarakat pada sektor keamanan mencapai sekitar 45 persen. Angka tersebut dinilai menjadi alarm atas kondisi keamanan yang dirasakan warga dalam aktivitas sehari-hari.

Koordinator LS Vinus, Muhamad Arifin, mengungkapkan keresahan itu secara terbuka. Ia menilai maraknya kenakalan remaja hingga keberadaan kelompok gangster membuat warga merasa tidak aman, terutama saat beraktivitas pada malam hari.

“Hari ini Banjarmasin dihadapkan pada banyak sekali kenakalan remaja. Kita pulang malam merasa tidak aman karena adanya gangster dan komunitas yang mengganggu aktivitas,” ujarnya.

Menurut Arifin, persoalan keamanan tidak terjadi di satu lokasi saja. Ia menyebut kawasan Jalan Ahmad Yani hingga hampir seluruh kecamatan di Banjarmasin kerap menjadi wilayah yang dikeluhkan warga.
“Banyak warga mengomentari kondisi keamanan di Banjarmasin yang dinilai belum memuaskan. Karena itu, harus ada solusi konkret dari pemerintah kota untuk membasmi persoalan ini,” katanya.

Tak hanya sektor keamanan, LS Vinus juga mencatat tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum mencapai sekitar 50 persen. Sementara indikator masyarakat yang merasa sangat puas hanya berada di angka 16,5 persen.
Arifin menilai pemerintah kota belum menunjukkan ketegasan, khususnya dalam penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara (ASN).

“Pemerintah dinilai tidak tegas dalam penegakan hukum terhadap ASN. Contohnya, kemarin ada ASN yang nongkrong di kafe dan terlibat perselingkuhan. Ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum,” tegasnya.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah pengelolaan sampah. Masyarakat disebut masih merasakan dampak dari sistem yang belum berjalan optimal.
“Masih banyak sampah berserakan di jalan. Selain itu, inovasi pengolahan sampah di Basirih ternyata mesinnya masih bermasalah. Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” pungkas Arifin.

Catatan tersebut menjadi refleksi bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjawab harapan warga. Di tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang, masyarakat menanti langkah nyata yang mampu menghadirkan rasa aman, ketegasan hukum, serta lingkungan kota yang lebih bersih dan tertata.

Editor
Komentar
Banner
Banner