bakabar.com, BANJARMASIN - Wali Kota HM Yamin HR mengunjungi Fakultas Hukum Uniska MAB, bagian dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Jumat (13/2/2026) sore.
Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun sarat diskusi, sebagai upaya menyerap saran, masukan, serta kritik terhadap berbagai program kerja Pemerintah Kota Banjarmasin.
Sejumlah isu strategis mencuat dalam pertemuan itu. Mulai dari penanganan banjir dan pengelolaan persampahan, belum beroperasinya TPA Basirih, hingga polemik pengadaan mobil listrik. Validasi data JKN yang menyangkut sekitar 67 ribu peserta juga dibahas, lantaran dinilai masih menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Selain itu, kemacetan lalu lintas di kawasan Sungai Andai, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, turut disoroti sebagai persoalan yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.
Dekan Fakultas Hukum Uniska, Dr Afif Khalid, menilai pertemuan tersebut mencerminkan eratnya hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.
Menurutnya, forum dialog seperti ini penting sebagai ruang bertukar pikiran sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan sosial, infrastruktur, dan tata kota yang dihadapi pemerintah daerah.
Wali Kota HM Yamin HR mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk membuka ruang dialog yang luas dan konstruktif.
Menurutnya, masukan dari kalangan akademisi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kampus adalah gudang pemikiran dan kritik yang objektif. Kami ingin mendengar langsung pandangan akademisi, terutama terkait persoalan banjir, sampah, hingga kemacetan yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Yamin menegaskan, seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi, termasuk dengan dunia pendidikan mutlak diperlukan agar setiap program yang dijalankan benar-benar berbasis data, kajian, dan kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya.
