bakabar.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan serba terburu-buru. Terlebih, dilakukan tanpa perencanaan perspektif lingkungan yang memadai.
"Yang lebih brutal itu di kawasan inti pemerintah itu sama seperti di Jakarta. Itu biqqqqsa tidak terkendali," kata Manager Kampanye Tata Ruang dan Infrastuktur Walhi, Dwi Sawung kepada bakabar.com, dikutip Jumat (24/11).
IKN Nusantara, kata Dwi, diproyeksikan akan membutuhkan pembukaan lahan hutan seluas kurang lebih 200 ribuan hektare. Dari total tersebut sebanyak 6.600 hektare akan diperuntukan menjadi kawasan inti pemerintah.
Baca Juga: Deforestasi Bayangi Lesunya Investasi di IKN
Baca Juga: Pemerintah Plin-plan soal IKN, Investor Asing Was-was
Kawasan pemerintahan tersebut di antaranya melingkupi istana kepresidenan, kantor kementerian, rumah menteri hingga fasilitas jalan. Saat ini, kawasan tersebut baru seluas 100 hektare yang sudah dilakukan pembukaan lahan.
"Ada lagi revisi UU IKN mungkin saja ada revisi luasan lahan yang baru. Prosesnya cukup cepat dan tidak melibatkan publik," terangnya.
Terlebih, saat ini sudah mulai terlihat pembelian lahan di luar kawasan inti pemerintah tanpa ada arahan langsung dari Otoritas IKN.
Baca Juga: China Saling Tunggu dengan Negara Lain soal Investasi di IKN
Berdasarkan pola pembangunan yang terjadi sekarang, Dwi menilai terjadi kemiripan di awal pembangunan DKI Jakarta dengan mendahulukan infrastruktur di atas permukaan tanah.
Padahal, kata Dwi, yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah infrastuktur di bawah permukaan tanah. Di antaranya seperti drainase, saluran air kotor, saluran air bersih, hingga saluran kelistrian di bawah tanah.
"Itu kesalahan yang terjadi di Jakarta," paparnya kepada bakabar.com.
Akibatnya, Jakarta saat ini mengalami krisis air bersih dan mengalami permasalahan soal limbah air. Hal itu juga berimbas kepada kota penyangga di sekitar DKI Jakarta.
Baca Juga: Basa-basi Pemerintah soal Setop Investor Asing ke IKN
Baca Juga: Menteri Zulhas Ajak Pengusaha AS Berinvestasi di IKN
Kondisi tersebut juga berimbas pada terjadinya penurunan muka tanah karena buruknya drainase saat terjadi banjir. Termasuk terjadinya penurunan kualitas air baku untuk minum.
Krisis air bersis juga disebabkan karena tidak adanya pemisahan antara saluran sungai dengan saluran limbah air hasil dari aktivitas cuci piring, cuci baju, mandi dan kakus.
"Padahal konsep negara modern itu adalah saluran tersendiri buat sungai dan saluran limbah yang terletak di bawah tanah," pungkasnya.
