bakabar.com, JAKARTA - Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menilai, penting bagi pemerintah untuk melakukan divestasi (pelepasan saham) PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Hal itu demi mewudukan tujuan pemerintah terkait hilirasi sumber daya alam.
"Kalo tujuannya mengelola sumber daya alam secara domestik dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dipunya, ya harus bisa kuasai Vale," kata Nafan kepada bakabar.com, Senin (24/7).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan mendahulukan kepentingan nasional terkait dengan proses divestasi saham PT Vale. Keputusan divestasi saham tersebut akan diumumkan pada akhir Juli 2023.
"Insyaallah, bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Jokowi di Jakarta, Senin (3/7) lalu.
Baca Juga: Divestasi PT Vale Indonesai, Komisi VII DPR: Saham 17% dari Mana?
Pernyataan presiden itu sejalan dengan komitmen Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Negoisasi yang terus berlangung menandakan bahwa kedua belah pihak berupaya untuk mencari titik tengah yang saling menguntungkan. Hal itu menurut Nafan, sebagai hal yang wajar agar kepentingan kedua belah pihak bisa terpenuhi.
"Biasanya inves berjalan alot agar ada win win solution," jelasnya.
Sejauh ini, pemerintah ingin agar Holding BUMN Pertambangan (MIND ID) mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Divestasi 20% saham INCO ke MIND sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dengan akuisisi itu, MIND diharapkan menjadi pemegang saham pengendali.
Baca Juga: Divestasi Saham PT Vale, Menteri ESDM: Skema Terbaik sedang Dilakukan
Di Jakarta, Menteri Erick menegaskan sikap Indonesia masih di posisi bertahan. Artinya, PT Vale diminta melepaskan 20 persen saham kepada MIND ID. Jika proses ini berhasil, Holding BUMN Tambang bisa menguasai 40 persen saham INCO.
Jika mengacu pada divestasi saham PT Vale sebesar 51 persen, menurut Nafan, masih diperlukan adanya 11 persen saham lainnya, mengingat yang terkumpul baru 40 persen. Kendati begitu, senior investment information Mirae Asset Sekuritas itu mengimbau agar masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah.
"Katanya kan akhir bulan ini, ya tunggu saja pengumuman keputusan pemerintah," kata Nafan.
