bakabar.com, JAKARTA - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana membongkar strategi dan siasat Presiden Jokowi menghadapi Pemilu 2024.
Denny menuding siasat Jokowi beserta orang di lingkaran Istana mempersiapkan sejumlah skenario dari penundaan Pemilu hingga penjegalan Anies Baswedan dalam laga Pilpres 2024.
"Sudah saya sampaikan, Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (21/6).
Baca Juga: Denny Indrayana Tuding KPK Segera Tersangkakan Anies Baswedan!
Denny menerangkan siasat kedua yang hendak dilakukan Jokowi yakni mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan.
"Sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode," ujarnya.
"Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik," lanjut dia.
Kemudian Jokowi juga dinilai akan menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum untuk membuka daya tawar politik. Terutama dalam penentuan konfigurasi koalisi menuju Pilpres 2024.
"Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres," imbuh dia.
Baca Juga: Denny Tuding Kasus Mentan Syahrul Limpo Demi Jegal Anies Baswedan
"Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya," kata dia melanjutkan.
Lebih lanjut Jokowi juga diklaim akan menyiapkan formasi hakim konstitusi untuk memenangkan sengketa Pilpres 2024.
Jokowi juga bakal bermain politik dua kaki dengan mengalirkan dukungan kepada Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024.
"Tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto," sebutnya.
Denny juga mengungkapkan bahwa terbuka peluang untuk menjerat Anies dalam pusaran korupsi.
"Kedelapan Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E," kata Denny.
Termasuk kisruh yang terjadi di Partai Demokrat yang menjadi salah satu partai pengusung Anies di Pilpres 2024.
Baca Juga: KPK Bantah Sudah Tersangkakan Anies Baswedan!
"Kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko," ungkap dia.
"Kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024," lanjutnya.
Untuk itu Denny berharap Jokowi menghentikan manuver politik dan strategi menghadapi Pemilu 2024. Sebab masyarakat bakal mempertanyakan peran Jokowi yang terlalu cawe-cawe menentukan nasib Indonesia usai demisioner.
"Saya berharap, Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?," jelasnya.
"Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepala saya adalah, Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru," pungkasnya
