bakabar.com, JAKARTA - Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan telah membuka hotline aduan masyarakat untuk mencegah calo rekrutmen calon anggota Polri.
"Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), dan clean and clear," ujar Dedi, Selasa (11/4).
"Operator hotline juga harus proaktif, harus menjawab apa saja yang jadi pertanyaan masyarakat terkait rekrutmen ini," sambung dia.
Baca Juga: IPW: Reformasi Polisi Harus Dimulai Sejak Rekrutmen
Dedi menyebut hotline dapat digunakan masyarakat untuk meminimalisir potensi percaloan. Terutama belajar dari peristiwa percaloan di Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Maka jika masyarakat mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi dapat mengadu melalui nomor ponsel.
"Ke nomor ponsel 085773760016. Nomor tersebut langsung terhubung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri," jelasnya.
Baca Juga: Polri: Masuk Polisi Gratis, Tanpa Calo dan KKN!
"Ini adalah operasi khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip BETAH, inilah pertanggungjawaban kita. Penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan public trust Polri. Saat ini telah mencapai 70,8 persen," imbuhnya.
Dia mengatakan target selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan publik hingga bisa menyentuh 76 persen, atau bahkan lebih ditingkatkan menjelang Hari Ulang Tahun Bhayangkara 1 Juli mendatang.
Oleh sebab itu, melalui proses rekrutmen yang bersih Dedi berharap target tersebut dapat tercapai.
"Brand image yang masih melekat di masyarakat, 'masuk polisi pakai uang', 'masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)', '(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)'. Image ini harus kita ubah,” ungkapnya.
Baca Juga: Kompolnas Tuntut Transparansi Usut Kasus Calo Bintara Polri
Mantan Kadiv Humas Polri ini juga memperingatkan agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini.
Menurutnya, kasus adanya calo di Jawa Tengah beberapa waktu lalu yang berujung pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan telah mencoreng reputasi Polri.
"Kita harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul kita. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen," pungkasnya.
