bakabar.com, JAKARTA- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan ada 3 problematika di Pilpres.
"Problematikanya ada di Pilpres," kata Burhanuddin.
Problematika yang pertama adanya presidential threshold (PT) 20 Persen. PT 20 persen yang diterapkan bertentangan dengan sistem presidensial yang Indonesia gunakan.
"Ini kritik buat DPR, kenapa memperkenalkan presidential threshold 20 persen yang bertentangan dengan sistem presidensial," ucap Burhanuddin dalam Dikusi MN KAHMI, Jumat (7/9).
Menurut Burhanuddin ada beberapa ciri dari sistem presidensial. Pertama ada periode masa jabatan presiden. Kedua, kekuasaannya terpisah dengan parlemen. Ketiga, memiliki legitiminasi rakyat tersendiri.
Problematika yang kedua adalah ketika pasangan capres-cawapres harus diusung oleh satu partai atau dua partai.
Sebenarnya dalam sistem presidensial tidak boleh mendasarkan pencalonan presiden pada usungan atau tiket dari partai.
"Karena mandatnya berbeda (partai dan capres)," kata dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Belum lagi dengan adanya PT 20 persen yang semakin membatasi siapa yang bisa menjadi capres.
Burhanudin membandingkan dengan sistem presidensial di Amerika Latin. Di negara Amerika Latin, seorang calon indenpenden pun dibolehkan maju. Karena mereka tidak menerapkan PT 20 persen seperti yang digunakan di Indonesia.
Problematika yang ketiga adalah threshold atau ambang batas digunakan hanya untuk persyaratan nominasi capres.
Sistem ini mengurangi nilai kompetisi capres di pilpres. Sedangkan kompetisi capres menjadi ciri demokrasi yang baik.
Namun Burhanuddin melihat realitas politik, PT 20 tetap diterapkan di Pilpres 2024.
Dengan kenyataan politiknya yang ada, Burhanuddin memperkirakan hanya ada 4 poros koalisi di Pilpres 2024.
Empat poros itu adalah Poros PDI P, dan Poros KIB. Ditambah Poros Gerindra PKB, dan Poros Nasdem dan dua partai lainnya yaitu Demokrat dan PKS.
