bakabar.com. JAKARTA - Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mempertanyakan skema biaya infrastruktur kota kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies-Muhaimin yang ingin membangun 40 kota setara DKI Jakarta.
Dia khawatir, program tersebut hanya malah membebani APBN atau APBD. Sementara kota-kota di Indonesia umumnya masih memiliki keterbatasan dalam APBD-nya. Tidak seperti Jakarta yang mendapat anggaran mencapai hingga Rp80-90 triliun.
"Kota-kota lain APBD-nya lebih kecil atau sangat terbatas. Lalu bagaimana skema biaya pembangunan infrastruktur kotanya setara Jakarta, tanpa membebani APBD/APBN? Ini tidak realistis," ujarnya kepada bakabar.com, Kamis (29/12).
Baca Juga: Timnas Amin Bongkar Alasan Kalsel Perlu Kereta Api
Yoga menilai program pembangunan 40 kota tersebut tidak realistis bila diselesaikan hanya pada satu periode atau 5 tahun. Mengingat membangun kota sekelas Jakarta perlu perencanaan yang matang.
Karena itu, dia menagih pasangan AMIN untuk menjelaskan seperti skema perencanaan dan penganggaran pembangunan program tersebut. Ia mengingatkan agar program tersebut bisa dikonsep lebih matang. Sebab, akan berpotensi mengalami kemandekan di tengah jalan.
"Di sini waktu 5 tahun pemerintahannya jelas tidak cukup merealisasikannya, apalagi setara Jakarta. Mereka harusnya menjabarkan dengan rinci bagaimana bentuk perencanaan kotanya. Agar kita bisa lihat seberapa matang perencanannya," bebernya.
Tahapan Perencanaan Kota
Yoga mengingatkan, setidaknya ada tiga hal utama yang harus disiapkan oleh pasangan nomor satu jika ingin membuat perencanaan kota yang sangat matang.
Pertama, pelaksanaan pembangunan kota yg berkelanjutan. Kedua, pembiayaan atau pendanaan pembangunan. Serta yang ketiga pengelolaan secara berkelanjutan.
"Yang paling penting dari tiga hal itu jangan mengandalkan APBD," terangnya kepada bakabar.com.
Lanjut dia, capres nomor urut satu itu juga harus memperhatikan jumlah penduduk yang membesar. Pasalnya, hal itu akan berpengaruh juga pada sarana prasarana infrastruktur kota/kawasan perkotaan yang harus disediakan pemerintah.
Mulai dari infrastruktur fisik seperti jalan, saluran air, jaringan utilitas listrik, air, gas, serta rumah hunian vertikal. Lalu infrastruktur regulasi yang kuat seperti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan APBD.
Baca Juga: Proyek Kereta di Kalsel Tak Sebesar IKN, Timnas Amin: Sudah Dihitung!
Kemudian ada infrastruktur sosial yang merata dan berkeadilan seperti akses air bersih dan sanitasi higienis untuk mencegah stunting, permukiman dan hunian layak dan sehat.
"Serta infrastruktur digital yang handal seperti jaringan listrik energi baru terbarukan (EBT) dan internet untuk menunjang kegiatan sekolah atau kerja dan usaha warga, UMKM, dan ekonomi kreatif," jelasnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan lebih baik Anies dan Cak Imin lebih fokus terhadap pembangunan yang lebih realistris. Yakni, peningkatan kualitas hidup.
Dia menjelaskan, saat ini ada sekitar 98 kota di Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan jumlah penduduknya, yaitu kota megapolitan, kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.
Kota-kota ini memiliki fasilitas dan karakterisrik yang berbeda namun bisa ditata dengan baik. Adapun setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk menata kota, yaitu terlihat rapi, bersih, dan warga bahagia.
"Indikator kota terlihat rapi dapat dilihat dari penataan kota yang tertib dan tertata mulai dari jalan, lalu lintas, trotoar, dan bangunan," ujarnya kepada bakabar.com.
Baca Juga: Jelaskan 40 Kota Setara Jakarta, Anies: Bukan Bangun Baru!
Kota bisa menjadi bersih dengan pengelolaan sampah dan limbah yang baik dan benar, tidak ada polusi udara, dan tidak ada kawasan kumuh.
Dengan terpenuhinya dua indikator itu, maka indikator ketiga bisa tercapai yakni warga kota menjadi bahagia karena bisa menikmati fasilitas kota dengan nyaman.
"Jadi kita membayangkan sebuah kota yang rapi, bersih, dan bahagia itu luar biasa. Dan itu tidak muluk-muluk malahan. Tidak perlu biaya besar karena itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita bagaimana itu dilakukan," jelasnya.
Tidak Membebek DKI Jakarta
Penataan kota seperti itulah yang menurutnya seharusnya dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya. Bukan hanya harus mengacu pada Jakarta. Kota-kota yang ada sekarang itu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar yang diungkap sebelumnya.
"Itu menjadi standar pembangunan kota-kota masa depan. Bukan menjadi acuan Jakarta. Jakarta justru sedang mengarah ke situ," ucapnya.
Penting untuk tahu, kata dia, dalam Visi Perkotaan 2045, Bappenas, 2020. Terdapat 10 wilayah perkotaan yang disiapkan pemerintah, yakni Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi); Cekungan Bandung (Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Cimahi); Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi);
Baca Juga: Anies Ingin Tularkan Perubahan Jakarta ke Seluruh Wilayah di Indonesia
Lalu ada Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan); Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo); Patungraya Agung (Palembang, Betung Banyuasin, Indralaya/Ogan Ilir, Kayuagung/Ogan Komering Ilir); Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan);
Kemudian ada Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut); Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar); Bimindo (Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Manado, Tomohon).
Namun program ini juga belum bisa terlaksana dengan baik, kecuali di wilayah Jabodetabek yang terlihat ada progresnya.
"Tugas capres cawpares mengevaluasi dan mendorong percepatan pembangunannya. Tidak perlu membuat program-program baru lagi," katanya.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Kokoh di Atas, Anies-Muhaimin Geser Ganjar-Mahfud
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai perkotaan merupakan bagian dari pembangunan nasional.
Dalam rangka mencegah terjadi penumpukan penduduk dalam satu perkotaan, Cak Imin merencanakan pembangunan perkotaan yang merata di berbagai tempat.
“Kami memiliki satu tekad. Dalam pemerintah mendatang minimal harus dibangun 40 kota yang selevel dengan Jakarta,” jelasnya.
