bakabar.com, BANJARBARU - Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting (APS) Kalsel terburuk keenam se-tanah air atau 30 persen.
Karenya, harus ada penilaian risiko gabungan yang melibatkan lintas instansi pusat dan daerah dengan menerapkan Extended-Enterprise Risk Management (EERM).
"Target Angka Prevalensi Stunting (APS) menjadi 14 persen tahun 2024 di Kalimantan Selatan berisiko tidak tercapai jika integrasi program yang lintas instansi pusat dan daerah tidak dilakukan," papar Rudy Harahap, Kepala BPKP Kalsel, Sabtu (19/11).
Rudy mengatakan, EERM akan memungkinkan lintas instansi pusat dan daerah bersama-sama mengupayakan pencapaian target APS Banua.
Dalam EERM tersebut, BKKBN Kalsel menjadi instansi yang memimpin percepatan penurunan stunting di Banua.
Menurut Rudy, BKKBN harus berkolaborasi dengan dinas, balai, dan organisasi lain di Kalimantan Selatan, agar tercipta sinergitas antar lembaga dalam mencapai target APS Kalimantan Selatan tahun 2024.
Perwakilan BKKBN Kalsel kata Rudy, harus mulai mengidentifikasi berbagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam penurunan stunting.
"Mengidentifikasi dan menilai risiko lintas sektoral, dan kemudian memitigasi risiko-risiko lintas sektoral," ucapnya.
Rudy menyebut dalam EERM, pihaknya berperan mengintegrasikan, mengkolaborasikan, dan mendorong sinergitas antar lembaga dalam mencapai target APS Kalsel.
“Untuk menjalankan EERM secara bersama, kita memerlukan fondasi behaviour, ethics, and values,” imbuhnya.
Rudy mengungkap dua isu strategis hasil evaluasi BPKP atas program percepatan penurunan stunting di Banua, yaitu pemilihan lokasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tidak selaras dengan lokasi APS yang tinggi.
"Kemudian intervensi sensitif berupa pendidikan keluarga tidak menjadi prioritas," timpal Rudy.
Atas isu strategis tersebut, pihaknya bersama Gubernur Kalsel dan BKKBN diminta berkolaborasi serta menetapkan kesepakatan lintas sektoral.
Sebagai bentuk aksi nyata, pihaknya melakukan penandatanganan komitmen bersama Perwakilan BKKBN, TPPS.
"Hasil evaluasi BPKP dan komitmen bersama diharapkan dapat segera mendorong berbagai pihak menentukan langkah strategis yang integratif mengejar target APS Kalsel tahun 2024,” tandas Rudy.
