bakabar.com, BANJARMASIN – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Tapin terus bergulir di Kejati Kalsel.
Setelah pemeriksaan pimpinan cabang BNI berinisial YMF, giliran Plt Kepala Kantor BPN Tapin tahun 2021 yang sekarang menjabat Kepala Kantor BPN Barito Kuala berinisial DS diperiksa penyidik.
Bersama dengan DS, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalsel turut memeriksa guru SDN Bakarangan Rantau berinisial AR.
“Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel memeriksa dua orang ini sebagai saksi,” papar Kasi Penerangan Hukum Kejati Kalsel, Romadu Novelino, Selasa (28/6).
Mereka diperiksa masih terkait temuan dugaan korupsi dalam tahapan pengadaan lahan sejak 2015 hingga 2020 guna Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Sebelumnya pada 20 Juni 2022, penyidik memeriksa YMF terkait hal yang sama. YMF diminta keterangan terkait aliran dana pengadaan tanah yang tengah diusut kejaksaan.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri,” jelas Novelino.
Penyidik juga telah memeriksa lima pemilik tanah berinisial H, D, G, A dan AR pada 6 Juni 2022 lalu.
Diketahui Kejati Kalsel menetapkan menaikkan status dugaan korupsi proyek Bendungan Tapin dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Ketetapan itu dinyatakan dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: Print -02/0.3/Fd.2/05/2022.
Bendungan Tapin di Kecamatan Piani merupakan proyek tahun jamak antara 2015 sampai 2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp1 triliun.
Termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan pembangunan fisik bendungan dengan luas genangan sekitar 425 hektare itu diawali pengadaan lahan.
Setelah selesai dibangun, Bendungan Tapin diresmikan 18 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan bendungan menambah kapasitas tampungan air dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan.
