bakabar.com, BANJARMASIN – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan jadwal sidang gugatan Pilgub Kalsel Jilid II. Sidang pemeriksaan pendahuluan bakal digelar MK, 5 Juli mendatang.
Saat ini, KPU Kalsel selaku pihak tergugat tengah sibuk mempersiapkan diri. Termasuk menyiapkan tim hukum.
Komisioner KPU Kalsel Divisi Penanganan Hukum, Nur Zazin tengah berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota yang melaksanakan PSU pada 9 Juni lalu. Koordinasi mencakup fakta-fakta di lapangan.
“Apakah ada kebenaran-kebenaran yang terjadi atau tidak (pelanggaran),” ujar Nur Zazin, Selasa (29/6).
KPU juga sudah menunjuk tim hukum untuk mendampingi di persidangan. Menariknya, mereka tak lagi menunjuk Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners yang dipakai pada siang gugatan sebelumnya.
Zazin bilang menghadapi gugatan kali ini KPU telah menunjuk HICON Law & Policy Strategic sebagai tim hukum.
“Memilih HICON karena kebetulan anggaran hanya cukup untuk itu. Dan itu urutan yang berikutnya,” terangnya.
Namun KPU optimistis bahwa HICON tetap bisa diandalkan. Pasalnya, melihat rekam jejak di sengketa kepemiluan, HICON banyak memenangkan perkara.
Terlebih, HICON adalah salah satu badan konsultan hukum yang dipilih untuk menghadapi hasil sengketa hasil Pileg serta Pilpres 2019.
“Kebetulan di KPU, HICON menang semua,” jelas Zazin.
Lebih jauh, KPU juga tengah melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan aparat keamanan untuk persiapan pembukaan kotak suara yang nantinya digunakan sebagai alat bukti apabila diperlukan.
“Koordinasi dengan Bawaslu apa saja yang diperlukan, apakah perlu buka kotak atau tidak. Semua alat bukti akan dibawa sebelum sidang,” imbuhnya.
Zazin juga menyinggung soal tahapan sidang. Di mana setelah agenda pemeriksaan pendahuluan, pihaknya memberikan jawaban dua hari setelahnya.
Setelah adanya jawaban maka selanjutnya tahapan rapat musyawarah hakim (RPH).
“Di situ nantinya akan ketahuan apakah dilanjutkan ke pembuktian atau disetop,” ucapnya.
Untuk diketahui, gugatan sengketa hasil Pilgub Kalsel kembali dilayangkan H Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D) ke MK.
Seiring keluarnya jadwal pemeriksaan pendahuluan atas gugatan H2D, Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMu) langsung mengajukan diri sebagai pihak terkait.
“Kemarin kami sudah mengajukan diri,” ujar Andi Syafrani dari tim hukum BirinMu, dihubungi terpisah.
Mereka juga sudah membentuk tim hukum untuk menghadapi sengketa kali ini. Di mana mereka tengah sibuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti di lapangan terkait tuduhan yang disampaikan H2D.
Ditanya KPU Kalsel tak lagi menggandeng Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners dan menujuk HICON sebagai tim hukum, Andi bilang itu merupakan kewenangan KPU untuk memilih.
Namun pada prinsipnya, Andi yakin, siapapun yang dipilih sebagai advokat semua akan bekerja secara profesional dan sesuai kode etik yang ada untuk kepentingan kliennya.
“Kami berharap tentu tim KPU pun akan sama-sama mempertahankan hasil PSU karena sudah bekerja secara maksimal kemarin,” pungkasnya.
Mohon Bersabar
Kembali menggugat, H2D menyiapkan sederet saksi hingga bukti untuk maju ke MK. Penantang petahana itu berkukuh terjadi pelanggaran dan kecurangan secara masif dalam pemungutan suara ulang atau PSU 9 Juni.
"Jadi apa nanti argumentasi H2D? Bagaimana kesaksian dan pembuktiannya? Tidak bisa diungkap sekarang. Insyaallah pada saatnya argumentasi kami saksi kami pembuktian H2D akan muncul di forum persaingan," ujar Denny.
BELUM MENYERAH! Denny Pastikan Gugat Kembali Hasil Pilgub Kalsel
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
