#Perlu
Bakabar.com Perlu menyajikan kabar-kabar dan berita-berita terbaru seputar Perlu
Latest
Pemilu 2024
Timnas AMIN Muhammad Syaugi mendorong agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti dugaan tindak pencucian uang dalam Pemilu 202
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menaruh perhatian serius pada berbagai kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang berpe
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) M. Udin meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut mengawasi perusahaan tambang dalam mereklamasi la
Anggota Komisi II, Sapto Setyo Pramono meminta kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas dalam menertibkan oknum pengetap bahan bakar minyak (BBM) ber
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono turut mendukung perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kukar.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin menyayangkan beberapa ruas jalan di Kaltim yang rusak karena aktivitas pengangkutan batu bara. Apalagi batu bara tersebut d
Program mudik gratis saat Perayaan Idul Fitri ataupun Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) perlu menjadi program nasional.- TANAH INI DI KUASAI OLEHSAUDARI : BETY SEMARA LAKHSMIBERDASARKAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Nomor : 4743/043/III/2024, Tanggal 01Maret 2024 serta surat kuasa waris Tanggal, 29 Mei 2024DASAR SURATDengan Dasar Bukti Penguasaan Pemilik Suarat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK Nomor : 211/HTM/LTB/1983 Atas Nama Ir.Ny.SOETJIATOENJIKA ADA PIHAK-PIHAK YANG KEBERATAN DAN ATAU MENGKLAIM ATAS TANAH INI DAPAT MENGHUBUNGI SAUDARI : DRG. HJ. ALMAS HIDAYATI. NO. PHONE 0812-8492-9203ATAU MENDATANGI KANTOR KELURAHAN LOKTABAT UTARA KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN.APABILA DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI TERHUTUNG DI PASANGNYA SPANDUK PADA HARI INI SENIN,10 JUNI 2024TIDAK ADA SANGGAHAN/PENGAKUAN DARI PIHAK LAIN, MAKA AKAN DIBUATKAN SURAT PENGUASAAN TANAH TERSEBUT KE ATAS NAMA BETY SEMARA LAKHSMI.
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan rencana kerja sama pengelolaan Bandara Soetta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai butuh izin pemerintah pusat.
