Pemilu 2024

Timnas AMIN: Temuan PPATK Perlu Diproses Hukum

Timnas AMIN Muhammad Syaugi mendorong agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti dugaan tindak pencucian uang dalam Pemilu 202

Featured-Image
Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi. Foto: Istimewa.

bakabar.com, JAKARTA - Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi mendorong agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti dugaan tindak pencucian uang dalam Pemilu 2024.

Baginya PPATK perlu segera memproses secara hukum terkait temuannya mengenai dugaan tindak pencucian uang, sehingga Pemilu 2024 tidak terganggu dengan masalah-masalah transaksi yang kotor.

"Tentang temuan PPATK Pak Anies dan Pak Muhaimin sangat mendorong urusan hukum agar diselesaikan," kata Syaugi di Jakarta, Sabtu (16/12)

Baca Juga: Fenomena Ordal Singgung Gibran? Reaksi Anies Baswedan Dingin

Syaugi mengungkapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sangat mendukung terkait penegakan hukum, sehingga PPATK harus diselesaikan secara hukum.

Menurutmya ketika temuan PPATK itu telah memiliki bukti serta fakta hukum, maka harus segera diproses, supaya tidak menjadi bola panas di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

Ia memastikan bahwa paslon AMIN tidak mempunyai masalah, sehingga sangat mendukung upaya PPATK dalam menegakkan hukum.

"Jadi kalau selama itu ada bukti dan faktanya silakan diproses secara hukum tidak ada masalah buat kami," katanya.

Baca Juga: Ambisi Tuntaskan Skandal Hukum, Anies Bakal Sulit Cari Kapolri!

Untuk diketahui, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Ivan melihat adanya potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye.

Editor


Komentar
Banner
Banner