Pemkab HSS

Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sekda HSS Targetkan Pertahankan Indeks Reformasi Hukum

Pemkab HSS kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah melalui Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah di Gedung II BKPSDM HSS.

Featured-Image
Sekda Muhammad Noor memimpin pelatihan penyusunan produk hukum daerah. Foto-Kominfo HSS

bakabar.com, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah melalui Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah di Gedung II BKPSDM HSS, Jalan Panglima Batur, Kandangan, Senin (5/5). 

Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor mewakili Bupati Syafrudin Noor menyebut bahwa pelatihan ini sangat strategis dalam memastikan seluruh produk hukum daerah disusun secara akurat, sah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Setiap regulasi membutuhkan keahlian dan kajian mendalam karena akan dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sekda Muhammad Noor Noor juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Bagian Hukum Setda HSS yang berhasil membawa daerah meraih skor Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 98,62 dari KemenPAN-RB.

Pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah, dan berharap bisa minimal dipertahankan atau bahkan ditingkatkan ke depannya.

Tak hanya IRH, HSS juga mencatatkan skor 267,5 tanpa catatan pada Indeks Sistem Merit, serta skor 1,98 dari maksimal 2 pada Tingkat Kepatuhan Publik.

Capaian ini memperkuat posisi HSS sebagai salah satu daerah dengan kinerja birokrasi yang solid di tingkat nasional.

Pelatihan yang berlangsung selama empat hari, 5 sampai 8 Mei 2025 ini diikuti 45 peserta dari perwakilan OPD, bagian Setda, dan kecamatan. Kegiatan diinisiasi oleh Bagian Hukum Setda dan difasilitasi oleh BKPSDM HSS.

Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM HSS, Amelia Budhiarti menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman hukum para peserta dalam menyusun regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan lahir produk hukum yang cermat, sahih, dan mendukung pembangunan daerah yang berbasis regulasi kuat," tandasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner