Usai nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditandatangani, Pemkab Barito Kuala (Batola) membeberk
Utang Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin sampai 5 April 2024 terus berkurang. Jumlah itu turun Rp 155 miliar dari total utang Pemkot senilai Rp 348 miliar.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK sependapat perjalanan dinas anggota dewan luar negeri tahun 2024 yang ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Selain program fisik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tabalong juga melakukan pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda pembahasan dan pengambilan putusan Raperda APBD Perubahan 2023 ditunda sementara.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan rancangan APBD Perubahan 2023 di Rapat Paripurna DPRD, terdapat kenaikan 11 persen dari APBD murni.
Anggaran kajian mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima (Takam Lima), Kotabaru, batal masuk APBD Perubahan 2022.
apahabar.com, KUALA KAPUAS – Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah hulu Kabupaten Kapuas, Kalteng, akhirnya…
apahabar.com, BANJARMASIN – DPRD sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kalsel 2022, Rabu…
apahabar.com, MARABAHAN – DPRD Barito Kuala (Batola) menyetujui Raperda APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022 sebesar…
apahabar.com, BANJARMASIN – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tahun ini naik 23,81 persen….
Menandai rapat paripurna terakhir masa jabatan 2019-2024, Rabu (7/8), DPRD Barito Kuala (Batola) menyepakati dua raperda sekaligus.
Usai nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditandatangani, Pemkab Barito Kuala (Batola) membeberk
Utang Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin sampai 5 April 2024 terus berkurang. Jumlah itu turun Rp 155 miliar dari total utang Pemkot senilai Rp 348 miliar.
Perjalanan Dinas Legislator Kalsel ke Luar Negeri 2024 Ditolak, Supian HK: Mungkin di APBD PerubahanKetua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK sependapat perjalanan dinas anggota dewan luar negeri tahun 2024 yang ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Selain program fisik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tabalong juga melakukan pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda pembahasan dan pengambilan putusan Raperda APBD Perubahan 2023 ditunda sementara.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan rancangan APBD Perubahan 2023 di Rapat Paripurna DPRD, terdapat kenaikan 11 persen dari APBD murni.
Anggaran kajian mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima (Takam Lima), Kotabaru, batal masuk APBD Perubahan 2022.
apahabar.com, KUALA KAPUAS – Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah hulu Kabupaten Kapuas, Kalteng, akhirnya…
apahabar.com, BANJARMASIN – DPRD sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kalsel 2022, Rabu…
apahabar.com, MARABAHAN – DPRD Barito Kuala (Batola) menyetujui Raperda APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022 sebesar…
apahabar.com, BANJARMASIN – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tahun ini naik 23,81 persen….
