OIKN menjalin MoU dengan BSSN dan LKPP pada pada Selasa (8/8) di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) kawasan IKN Nusantara.
LKPP mengajak pelaku UMK dan koperasi untuk ikut dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem digital katalog elektronik (e-katalog).
LKPP mencatat jumlah produk yang tayang di katalog elektronik atau e-katalog telah mencapai lebih dari 5 juta produk per 19 Juni 2023.
LKPP melakukan penyelarasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) agar rampung pada Juni 2023.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sekitar 1 juta produk IKM sudah masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di katalog elektronik.
1 thn lalu
Upaya pencegahan korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.
apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)…
OIKN menjalin MoU dengan BSSN dan LKPP pada pada Selasa (8/8) di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) kawasan IKN Nusantara.
LKPP mengajak pelaku UMK dan koperasi untuk ikut dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem digital katalog elektronik (e-katalog).
LKPP mencatat jumlah produk yang tayang di katalog elektronik atau e-katalog telah mencapai lebih dari 5 juta produk per 19 Juni 2023.
LKPP melakukan penyelarasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) agar rampung pada Juni 2023.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sekitar 1 juta produk IKM sudah masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di katalog elektronik.
Upaya pencegahan korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.
apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)…
