Bantuan Gempa Cianjur

Woy! Ada Calo Bantuan Gempa Cianjur! Polisi Masih Intip-Intip

Kabar pencaloan pencairan dana bantuan stimulan korban Gempa di Cianjur jadi gunjingan. Sayangnya, praktik itu tak terdeteksi polisi. 

Featured-Image
Beberapa warga nampak sedang menunggu antrean proses pencairan dana bantuan stimulan rumah terdampak gempa Cianjur di salah satu kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri, Senin (26/6). Foto: apahabar.com/Hasbi

bakabar.com, CIANJUR  - Kabar pencaloan pencairan dana bantuan stimulan korban Gempa di Cianjur jadi gunjingan. Sayangnya, praktik itu tak terdeteksi polisi. 

Kasi Humas Polres Cianjur, Ipda Nanang Sunarya mengungkapkan, mereka belum menerima laporan soal praktek calo itu.

"Kepolisian akan menyelidiki terkait informasi-informasi tersebut. Apalagi jika ada laporan para korban sudah pasti akan ditindaklanjuti," ucap pada apahabar. com, Rabu (28/6) sore.

Di sisi lain, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Penanganan Gempa Cianjur, Kolonel Inf Heri Rustanto mengungkapkan beberapa fakta-fakta terkait kasus ini.

Baca Juga: Eddy Soeparno Desak Pungli dan Calo Bantuan Gempa Cianjur Ditindak!

Pertama, adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu dalam penerimaan bantuan dana stimulan.

"Beberapa di antaranya kasus sudah diserahkan ke Polres Cianjur," ungkapnya.

Kedua, yang diperlukan warga adalah bantuan dari mulai proses pencairan sampai dengan pembangunan selesai. Tapi fakta di lapangan jauh dari harapan.

"Hingga sekarang ada sekitar 2.400 orang yang sudah mencairkan. Ada yang lebih dua minggu, ada juga yang sudah bulanan mencairkan tapi belum mulai membangun," tuturnya.

Baca Juga: Awas! Calo Pencairan Dana Gempa Mulai Berkeliaran di Cianjur

Kata dia, ada juga yang uangnya diserahkan ke oknum.  "Uangnya sudah habis, tapi bukan untuk pembangunannya," imbuhnya.

Terlepas dari itu, kata Heri proses pencairan reguler sesuai jadwal tetap berlanjut. Bahkan, bagi yang mendadak juga dilayani melalui satgas.

Sementara yang dihentikan adalah pencairan melalui rekomendasi kouta. Karena berpotensi terjadi praktik tak sehat.

"Rekomendasi kouta ini karena lebih cenderung disalahgunakan. Dan jadi panggung pencaloan karena tidak menembusi Satgas, mereka juga tidak mendampingi pembangunannya serta tidak melaporkan progresnya. Sehingga sulit dipantau dan diawasi," pungkasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner