Darurat Karhutla

Walhi Minta Masyarakat Desak Pemerintah Antisipasi dan Tuntaskan Karhutla di Kalimantan!

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta masyarakat memaksa pemerintah mengantisipasi dan menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimanta

Featured-Image
Ilustrasi - Kualitas Udara Buruk, Walhi Minta Masyarakat Kumpulkan Nota Pembelian Masker. Foto-apahabar.com/Syahriadi

bakabar.com, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta masyarakat memaksa pemerintah mengantisipasi dan menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan, tuntutan masyarakat harus dilayangkan sesegera mungkin agar pemerintah mengambil langkah agar dampak karhutla tak meluas.

Baca Juga: Karhutla di Kabupaten Banjar Merajalela, Satu Rumah Kembali Terbakar

Merujuk laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dihimpun Walhi, puncak dari karhutla di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan terjadi pada Oktober 2023.

Walhi menilai, jika pemerintah tidak menangani akar masalah karhutla dapat berakibat kejadian serupa pada masa yang akan datang.

Baca Juga: Sikapi Keberingasan Karhutla, Batola Tetapkan Status Tanggap Darurat

“Kalau mitigasi yang dilakukan tidak menjawab akar persoalan maka 10 tahun ke depan akan membicarakan hal yang sama, yakni kebakaran hutan dan lahan. Itu yang harus terus menerus diingatkan oleh warga yang menjadi korban karhutla,” kata Uli kepada bakabar.com, Jumat (29/9).

Uli juga menyarankan agar masyarakat melakukan gerakan yang kreatif seperti halnya mengumpulkan nota untuk membeli masker. Karena, menurut dia, ketika kualitas udara memburuk, kebutuhan penting masyarakat adalah masker.

Baca Juga: Kebakaran Lahan Jalan Arjuna Batulicin, Sempat Sumbang Kabut Asap di Tanah Bumbu

“Nota pembelian masker bisa dikumpulkan oleh seluruh masyarakat terdampak. Nota tersebut bisa diberikan kepada pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kemenko Marves,” ujar Uli.

Menurutnya, aksi kumpulkan masker itu bisa menjadi cara yang lembut tapi mengingatkan kembali bila salah urus pemerintah dapat menimbukan masalah besar di masyarakat.

Selain menurunkan kualitas udara, lanjut Uli, karhutla telah mengakibatkan anak-anak sekolah terpaksa diliburkan dan masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan normal.

Baca Juga: Warga Sampit Keluhkan Kabut Asap Dampak Kebakaran Lahan

Uli menuturkan, selama ini karhutla telah merampas hak pendidikan, ekonomi dan hak mendapat lingkungan yang sehat.

Berdasarkan laporan KLHK, total karhutla pada periode Januari – Juli 2023 telah mencapai 90.405 hektare. Bahkan jumlah ini terus meningkat dan diperparah oleh fenomena El Nino di Indonesia.

Editor


Komentar
Banner
Banner