“Prinsipnya identitas diperlukan untuk pendataan. Untuk yang dikeluhkan tentang meteran dari nol, sedang didalami tim di lapangan,” ujarnya dihubungi bakabar.com.
Susanto memastikan untuk pembelian premium dan solar saat ini dilakukan pendataan nomor polisi, identitas pengendara.
Perintah tersebut, kata dia, sudah tertuang dalam surat kepala BPH Migas Nomor 1685/Ka/BPH/2020 tertanggal 28 Juli 2020. Isinya, instruksi pencatatan nomor polisi untuk transaksi pembelian jenis BBM tertentu, dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) oleh setiap pengelola SPBU Pertamina.
“Hal ini dilakukan agar BBM jenis Premium, dan solar tepat sasaran,” ujarnya.
