bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara mengejutkan memberikan pidato 'suara hati nurani' yang lama terpendam. Pidato itu diungkapkan Megawati menyikapi dinamika politik terkini yang tengah bergolak.
Dalam pidatonya, Megawati menyoroti kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama menyusul putusan soal pelanggaran kode etik sembilan hakim MK dalam putusan syarat minimal usia capres-cawapres.
Megawati menilai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memberikan cahaya di tengah kegelapan situasi demokrasi Indonesia. Menurut dia, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral dan politik kebenaran tetap kokoh dalam melawan konstitusi yang direkayasa.
"Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi," kata Megawati, Minggu (12/11).
Baca Juga: Gibran Bantah Kaesang Dicuekin Megawati: Hoaks!
Megawati mengingatkan bahwa konstitusi harus ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Karena konstitusi mewakili kehendak, tekad dan cita-cita tentang tata pemerintahan negara yang disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya.
Megawati juga bercerita tentang upayanya membentuk Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dia ikut mencarikan sendiri gedungnya, yang letaknya harus dekat dengan istana.
Saat itu, semangat reformasi yang berkobar telah menggerakkan rakyat, hingga masuklah zaman demokrasi. Hal itu, bukan proses yang mudah, karena ada pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kudatuli, Trisakti, Semanggi, hingga peristiwa penculikan para aktivis.
Baca Juga: Gibran Sungkem ke Megawati di KPU, Obrolan Mereka Ternyata...
Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi saat ini, telah menyadarkan publik, bahwa manipulasi hukum kembali terjadi. Hal itu akibat praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani.
Megawati mengingatkan bahwa rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran dan mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia.
Selanjutnya pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.
Video Journalist: Tim Redaksi
Video Editor: Iskandar Zulkarnaen
Produser: Jekson Simanjuntak
