bakabar.com, JAKARTA – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Mardani H Maming yakin Indonesia bisa melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Oleh karenanya, Mardani H Maming mengingatkan agar Indonesia jangan sampai hanya menjadi negara konsumtif.
Indonesia dengan segala potensinya harus bisa menjadi negara yang penduduknya produktif.
“Negara kita merupakan salah satu pasar terbesar di dunia dengan 250 juta penduduk. Jangan sampai kita memiliki label sebagai negara konsumtif saja, karena penduduknya enggan menjadi produktif,” kata Mardani H Maming kepada bakabar.com, Rabu (21/10).
Dalam sambutannya di acara Out Look 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Mardani H Maming mengatakan Indonesia sedang menuju pucak bonus demografi 2035.
“Di tahun tersebut, di era bonus demografi, 70 persen penduduk kita adalah pemuda usia produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa,” ujar Mardani H Maming.
Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, Mardani H Maming menilai itu adalah komitmen dan kebijakan awal pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap.
UU Cipta Kerja menurut Mardani H Maming, memberikan dukungan untuk memajukan UMKM.
Di antaranya dalam hal kemudahan perizinan, perlindungan, pembiayaan, proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar dan kemampuan menyerap tenaga kerja.
“Sebagai bangsa yang besar, kita harus kuatkan soliditas dan kemampuan saling bekerja sama demi kepentingan nasional. Mari kita tingkatkan produktivitas serta optimisme untuk membawa Indonesia yang lebih maju adil dan makmur,” kata Mardani H Maming, CEO PT Batulicin 69, holding perusahaan yang membawahi 55 entitas bisnis dari pertambangan mineral, penyewaan alat berat, hingga properti.
Gelaran Out Look 2021: The Year of Opportunity, dibuka oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, diikuti oleh Menko Bidang Peronomian Erlangga Hartarto, Ketua Apindo, Hariyadi B Sukamdani, Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani, dan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Iwan Setiawan Lukiminto.
