bakabar.com, JAKARTA - Seusai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis, Bupati Meranti Muhammad Adil berniat menggugat Presiden Joko Widodo.
Keinginan itu dicetuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis (8/12).
Pertemuan itu juga dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar, serta Agus Fatoni selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri.
"Saya sudah dipanggil dan bertemu Menteri Dalam Negeri selaku pembina saya. Selanjutnya saya mau menggugat Presiden," papar Adil seperti dilansir CNN, Senin (12/12).
Keinginan itu dilatarbelakangi oleh beberapa masalah. Salah satunya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas di Meranti.
Diketahui terdapat 222 sumur di Meranti yang telah dibor sejak 1973. Sementara hingga 2022, jumlah itu bertambah 13 dan direncanakan meningkat lagi dengan 19 sumur baru. Dari hasil sumur ini, produksi minyak menembus 9.000 barel per hari.
Namun Adil menyebut hasil produksi minyak yang melimpah tersebut tak banyak membantu Meranti. Faktanya jumlah DBH yang diberikan pemerintah pusat hanya Rp114 miliar.
Ketiadaan manfaat itu juga terlihat dari jumlah angka kemiskinan, "Tingkat kemiskinan di Riau menembus 25,68 persen dan penyumbang terbanyak adalah Meranti," tegas Adil.
Tuding Kemenkeu
Adil juga mengklaim sudah berupaya mempertanyakan besaran DBH kepada Kementerian Keuangan. Ditandai dengan 3 surat permohonan audiensi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tapi Menteri Keuangan meminta pertemuan secara online. Adil pun meradang, karena sebelumnya sudah bertemu Mendagri secara offline.
