bakabar.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa lima kebijakan ekonomi biru yang diusung merupakan kebijakan berjangka panjang. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
"Tadi saya mendengar tiga kali diucapkan lima kebijakan ekonomi biru yang akan dijalankan oleh kementerian ini, saya berharap tidak hanya di masa saya saja memimpin, tapi sampai selamanya," katanya dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (7/3).
Kelima program ekonomi biru itu menjadi kebijakan yang berjangka panjang, yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Menurut Trenggono, kebijakan-kebijakan tersebut akan mendorong terjaganya zona inti kelautan dan perikanan. Kebijakan itu juga akan mendorong penggunaan teknologi-teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan laut nasional.
Baca Juga: Pencemaran Aspal Mentah di Nias, KKP Datangkan Tim Khusus
"Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ada tambahan 10 kapal yang lebih modern dengan teknologi yang modern yang sekarang sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP," katanya.
Menteri Trenggono juga menyebut rencana peluncuran nano satelit yang bisa meng-cover dan bisa terintegrasi bahkan hingga di bawah air, sehingga bisa memonitor kekayaan kelautan Indonesia.
"Dan itu adalah ruang-ruang yang harus dijaga," tegasnya.
Da mengingatkan penjagaan ekosistem laut menjadi penting karena saat ini Indonesia menghadapi tantangan reklamasi yang masif untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan properti atau perumahan.
Baca Juga: Ada Aktivitas Tambang di Pulau Bunyu, Ini Komentar KKP
"Semua itu pasti akan rusak ekologi laut kita dan ini yang harus dijaga," katanya.
Di sisi lain, Trenggono mengingatkan agar sektor budi daya perikanan perlu mendapatkan perhatian karena keberadaannya yang masih tradisional dan ternyata sangat merusak lingkungan.
"Ini salah satu yg harus diperhatikan karena itu sangat sangat merusak lingkungan. Ada 247.803 hektare di seluruh Indonesia yang sangat tradisional dan itu sangat merusak lingkungan. Itu salah satu harus ditertibkan," ujarnya.
Trenggono menyebut pengembangan budi daya juga harus diawasi agar memiliki sertifikat agar pengelolaannya tidak asal. Hal itu diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi juara di sektor budi daya dalam 20 tahun ke depan.
Baca Juga: Percepat Kredit Sektor Kelautan, KKP dan BRI Teken MoU
"Ada lima komoditas, yaitu udang, lobster, walaupun masih agak gramang-gramang tapi saya pikir lobster juga harus jadi kekuatan kita. Lalu, kepiting, saya rasa kepiting sangat mungkin sekali untuk dilakukan. Kemudian, rumput laut ini menjadi satu komoditas unggulan kita dan yang kelima adalah tilapia," katanya.
Trenggono menyebut nilai pasar tilapia mencapai 13,9 miliar dolar AS sehingga Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan komoditas tersebut.
Terkait pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, ia meminta para ahli di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bisa bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut bisa memastikan fungsi ekologi pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi.
Sedangkan pembersihan sampah di laut juga merupakan gerakan yang harus digencarkan demi menjaga kesehatan laut demi masa depan.
