bakabar.com, JAKARTA - Menteri KKP menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) untuk mempercepat penyaluran kredit di sektor kelautan dan perikanan.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut MOU tersebut sebagai bentuk dukungan BRI terhadap produk kelautan dan perikanan.
"Kita sudah dapat komitmen dukungan dari dirut BRI, itu yang paling penting. Kita meyakinkan industri perbankan dari sektor kelautan perikanan ini mempunyai prospek bagus," ujar Menteri Trenggono di Jakarta, Senin (6/3).
Saat ini, industri kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi besar dari sisi nilai yang diperkirakan bisa mencapai Rp500 triliun jika dikelola dengan baik.
Baca Juga: UKM Perikanan 1.6 Juta Pelaku Usaha, KKP: Jumlah Itu Masih Rendah
"Secara data besar sekali produksinya 25 juta ton, itu kalau Rp20 ribu saja (per kg), itu Rp 500 triliun. Angka begitu besar itu kalau tidak dikelola, tidak ditata dengan baik, itu sayang," ungkapnya.
Karenanya, KKP mempunyai beban moril untuk meningkatkan produktivitas hasil kelautan dan perikanan. Termasuk mengupayakan agar para pelaku di sektor kelautan dan perikanan dapat mengakses kredit dari perbankan.
"Kita benahi dulu tata kelola perikanan dengan baik, produksinya dengan baik, supaya masyarakat yang ada di sektor kelautan dan perikanan bisa menjalankan tata cara produksi dan sebagainya. Itu yang paling penting, supaya bankable," lanjutnya.
Senada, Direktur Utama BRI Sunarso menganggap industri Kelautan dan Perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan demi memajukan perekonomian Indonesia. Hanya saja, masalah kerap timbul terkait pembiayaan.
Baca Juga: Majukan Ekonomi Masyarakat, KKP Usung 'Smart Fisheries Village' di Ambon
"Sering kita gagal di pembiayaan, di penyaluran kredit sektor kelautan ini, kemudian orang mengatakan, oh market-nya yang susah," ungkapnya.
Dengan demikian, Sunarso menekankan bahwa masalahnya bukan di market serta pemasaran, melainkan di sisi produksi yang menyangkut tiga hal, pertama adalah kuantitasnya yang harus dijamin.
Berikutnya, terkait kualitas yang harus dipastikan agar memenuhi standar yang telah ditentukan. Dan terakhir terkait continuity atau keberlangsungan dan keberlanjutan.
"Artinya ada masalah integrasi antara support logistik untuk produksi, produksi, pengolahan, dan distribusi sampai di konsumsi," pungkasnya.
