apahabar.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuntut agar DPR segera bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk masalah BBM.
Hal itu diungkapkannya saat memimpin aksi demo tolak kenaikan BBM di depan pintu gerbang DPR RI.
Presiden partai buruh tersebut juga menambahkan jika ini saatnya DPR bergerak untuk menyuarakan hak rakyat.
“Sudah terlalu lama DPR itu berdiam, sekarang sudah saatnya kamu bersuara, suarakan suara rakyat,” Tegas Said Iqbal kepada wartawan, Jakarta, Selasa (6/9).
Said sapaannya, juga mengatakan jika DPR sendiri memiliki hak istimewa yang bisa digunakan untuk membantu rakyat Indonesia terbebas dari masalah ini.
“Kamu punya hak angket DPR, bahkan hak interplasi (hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), gunakan ini untuk rakyat! ” Serunya.
Dirinya pun yakin jika orang nomor satu di Indonesia yakni Jokowi akan bersama suara rakyat. “Saya termasuk orang yang percaya bahwa Presiden Jokowi kalau rakyat bergerak, dia akan mendengar.” ujarnya.
“Kita harus yakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan beliau tidak tepat dan menyengsarakan rakyat. Jurnalis, netizen, gunakan kekuatan jari-jari untuk kita lawan,” pungkasnya.
Adapun terkait aksi hari ini, Massa aksi menyampaikan tiga tuntutan terhadap pemerintah. Pertama Menekankan pada isu kenaikan harga BBM.
Untuk yang kedua, yang dituntut yaitu menolak pembahasan lebih lanjut mengenai Omnibus Law Udang-Undang (UU) Cipta Kerja. Terakhir meminta upah minimum ditingkatkan sebanyak 10-13% pada 2023.
Meski massa aksi melayangkan tiga tuntutan, namun yang sangat ditekankan pada unjuk rasa kali ini adalah kenaikan harga BBM yang berimbas ke kalangan masyarakat Indonesia. (Leni Wandira/Foto: BS)
