bakabar.com, BANJARMASIN - Menjawab kekeliruan informasi, Pemkot Banjarmasin memberi respon mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin, Selasa (31/10).
Melalui keterangan resminya, Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, Jefri Fransyah, langsung meluruskan.
Menurutnya pemberitaan yang terlanjur beredar namun terdapat kekeliruan dan menimbukan salah tafsir serta merugikan Pemkot Banjarmasin, lantaran menyebutkan realisasi PAD Kota Banjarmasin terburuk di Kalsel, dengan hanya menyebutkan angka Rp1 miliar.
“Keliru itu, kalau PAD Banjarmasin hanya sebesar Rp.1 Miliar, logika berpikirnya gimana.Terlebih sudah memasuki semester ketiga dalam laporan keuangan kami. Itu jelas keliru. Karenanya kami perlu meluruskan kekeliruan itu,” tegasnya.
Lebih jauh Jefri Fransyah membeberkan info terkini yang tercatat dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa disebutkan total pendapatan Pemkot Banjarmasin sudah mencapai Rp 1, 33 triliun.
“Total pendapatan PAD Kota Banjarmasin sendiri dari pendapatan lain-lain, dana transfer dan dana bagi hasil,” cetusnya lagi.
Lebih jauh ia juga menyampaikan tren positif mewarnai laju pergerakan PAD Kota Banjarmasin dalam enam tahun terakhir ini.
Menurutnya salah satu indikator pendapatan berasal dari pajak yang terus berkontribusi positif dan cenderung mengalami kenaikan.
Data Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin menyebutkan di 2018 berhasil membukukan pendapatan hingga Rp,190 Miliar. Angka tersebut melebihi target pajak daerah.
Tren manis ini terjaga pula di tahun 2021 dengan capaian Rp198 miliar, melampaui target yang dibidik Pemkot Banjarmasin.
Dan lagi, kata dia, tahun 2023 hingga di bulan Oktober saja Banjarmasin sudah meraup pendapatan hampir Rp228 Miliar lebih.
Dipastikan tren positif ini terus berjalan hingga akhir tahun dan dipastikan mengunci realisasi lebih dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 258 miliar.
Capaian ini setidaknya papar dia mementahkan tudingan realiasasi PAD Banjarmasin terburuk di Kalsel.
Tidak validnya data dan croschek yang tak berimbang ketika menjadi menu berita, menurutnya disinyalir membuat informasi realisasi pendapatan Kota Banjarmasin menjadi sumir.
Terlepas dari itu berdasarkan data dilansir Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, menyebutkan Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai 22,76 triliun atau sekitar 74,89% dari target.
Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp5,25 triliun, Pendapatan Transfer Rp17,46 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp53,11 miliar.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi sebesar Rp18,53 triliun atau sekitar 58,56%. Realisasi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar 12,36 Triliun, Belanja Modal 2,90 Triliun, Belanja Tak Terduga 24,80 Miliar, dan Belanja Transfer sebesar 3,26 Triliun.
“Realisasi Belanja Daerah tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara prosentase sebesar 72,79% dan yang paling kecil adalah pada Kabupaten Balangan sebesar 47,81%. Realisasi TKD s.d. 30 September 2023 sebesar 15,72 Triliun atau 67,56% dari pagu. Capaian ini meningkat 19,80% dibandingkan tahun lalu,” terang Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, saat Publikasi ALCo Regional Kalsel di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng di Banjarmasin, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Syafriadi, capaian tersebut dimulai dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,01 triliun, DAK Fisik sebesar Rp585,14 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1,67 triliun, Hibah Rp0,73 miliar, Dana Desa Rp1,16 triliun, dan Intensif Fiskal sebesar Rp74,05 miliar.
“Realisasi TKD terbesar pada Kabupaten Balangan mencapai 77,26% dari pagu. Sedangkan realisasi TKD terendah pada Kabupaten Tanah Bumbu baru sebesar 54% dari pagu,” sambungnya lagi.
Sementara itu untuk realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar 51,14%. Kabupaen Barito Kuala menempati peringkat pertama penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalsel.
Untuk realisasi Dana Desa, sampai dengan 30 September 2023 ini Kabupaten Barito Kuala juga menempati peringkat pertama realisasi Dana Desa dengan persentase sebesar 85,16%. Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-8 penyaluran Dana Desa se-Indonesia.
Baca Juga: DJPb Kalsel Catat Realisasi PAD Banjarmasin 43% hingga September 2023
