bakabar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir agar membenahi dan merelokasi warga terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang ke tempat yang lebih aman.
Sebab warga diklaim menghuni pemukiman yang berada di objek vital nasional (obvitnas) milik pemerintah.
Sementara pihak dari Kelurahan Rawa Badak Selatan menyatakan warga memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), tetapi tak mengantongi legalitas untuk tanah yang mereka tempati.
Salah seorang warga Tanah Merah Bawah, Nugroho (55) menolak rencana relokasi yang dijanjikan pemerintah. Sebab ia telah bermukim di kawasan tersebut sejak 1976, sebelum Depo Pertamina Plumpang dibangun.
"Saya sendiri di sini dari tahun 1976 pada saat itu Pertamina belum dibangun," ujar Nugroho, di Koja, Jakarta Utara, Senin (6/3).
Baca Juga: Lurah: Rumah Korban Depo Pertamina Plumpang Kantongi IMB
Ia mengatakan jika rumah yang ia dirikan berada di tempat yang aman dan semua surat bangunan lengkap. Maka ia mempertanyakan relokasi yang ditawarkan pemerintah untuk meminimalisir risiko terjadinya kebakaran serupa.
"Nah untuk masalah relokasi buat kami yang punya sertifikat itu relokasinya seperti apa dulu," ucapnya.
Hingga kini pemerintah belum menentukan skema relokasi secara jelas. Namun jika warga yang akan direlokasi menagih hak materi kepemilikan bangunan dan tanah, warga menanti jawaban pemerintah.
Baca Juga: Bahas Relokasi Warga, Erick Thohir Gelar Rapat dengan Pemprov DKI
"Bukan masalah kita setuju atau nggak setuju karena di sini kita punya materiil dan hak kami di sini sah kepemilikan," tambahnya.
Ia juga menepis pernyataan pemerintah yang mengatakan jika rumah yang ditempati saat ini disebut mengambil tanah milik Pertamina.
"Bukan nyerobot apa yang dikatakan tidak paham tentang ini dibilang kita nyerobot membangun mendekati Pertamina, salah," kata dia mempertegas.
Baca Juga: Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Pasrah Direlokasi!
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi merelokasi warga di sekitar objek vital nasional (obvitnas) Depo Pertamina Plumpang.
Perintah tersebut keluar usai Presiden Jokowi melihat langsung TKP kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang merembet ke permukiman warga, Minggu (5/3) pagi. Bersama sang istri, Jokowi juga mengunjungi RPTRA Rasela.
"Daerah ini merupakan zona yang bahaya karena merupakan objek vital nasional," ujar Presiden Jokowi.
Namun begitu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi jika ada relokasi.
