Alasannya, Paslon Berani menemukan sejumlah dugaan money politics yang masif atau hampir terjadi di seluruh kecamatan se-HST.
Dugaan itu ditambah lagi dengan sederet kasus yang dinilai tim paslon ini terkesan dibiarkan oleh penyelanggara Pilkada yang notabene Bawaslu, Gakumdu dan KPU HST.
Timnya menilai Pilkada yang notabene pemilihan bupati dan wakil bupati di HST cacat hukum dan prosedural.
“Ini menjadi penting agar bisa diketahui oleh khalayak ramai dan menjadi renungan bersama terkait konstestasi politik. Tidak hanya di HST tapi daerah lainnya,” kata Berry saat Konfrensi Pers di Posko Pemenangannya di Bukat Barabai, Selasa (22/12) petang.
Kata Berry, dugaan itu bukan tanpa sebab. Rupanya timnya telah mengantongi berbagai temuan-temuan dan bukti politik uang dari calon tertentu.
Bahkan dugaan itu sudah dicatat saksinya dalam formulir D pengaduaan saat pleno yang digelar KPU HST.
“Temuan-temuan ini selalu kita sampaikan ke Bawaslu dan Gakumdu sebelumnya, walaupun tidak secara resmi. Tapi tidak ada tindak lanjut yang konkrit,” ujar Berry.
Langkah nyata yang seharusnya digalakkan Bawaslu, lanjut Berry, bukan hanya pada saat penertiban baliho. Tetapi bagi pihaknya titik krusial Bawaslu ada pada saat masa kampanye.
“Kami tidak punya kemampuan untuk mencegah (money politic) di lapangan. Makanya kami meminta Bawaslu dan Gakumdu untuk melakukan tindakan pencegahan. Karena mereka punya dasar dan kekuatan hukum,” terang Berry.
Karena hal itu, tim Paslon 5 ini menginginkan agar KPU dan Bawaslu membentuk tim untuk pencari fakta di lapangan. Tujuannya untuk membuktikan maupun memverifikasi bukti-bukti menjadi fakta hukum.
“Ini menjadikan pembelajaran bersama dalam melakasanakan pemilu dengan bersih jujur dan adil. Saya kira itu posisi kami, bukan menjatuhkan salah satu paslon tapi mengulang pemilihan,” tegas Berry.
Hal itu ditekankan Berry mengingat hasil pemilihan yang berasal dari politik uang.
Menurutnya pemimpin yang terlahir dari politik tidak sehat itu dapat membuat pembangunan di HST menjadi tidak baik.
“Cendrung akan korup. Sedikit banyaknya pasti akan memikirkan untuk mengembalikan modal,” ujar Berry.
Tim ini juga ingin menjadikan kasus ini sebagai titik tolak bagi warga, siapapun bisa menjadi pemimpin tanpa adanya money politic.
“Ke depan agar bersama-sama melakukan tobat masal nasyuha. Agar tidak melanggar agama maupun undang-undang,” harap Berry.
Dia juga berterimakasih kepada masyarakat HST atas perolehan suara yang didapatkan.
“11.485 suara yang luar biasa tanpa money politics,” tutup Berry.*
