bakabar.com, JAKARTA - Tim nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye atau memihak.
Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Nur Iswan mengatakan sebagai Presiden, Jokowi seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut.
Baca Juga: Sependapat dengan Jokowi, PSI Nilai Keberpihakan Presiden Bukan Dosa
Menurutnya pernyataan tersebut tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat, karena sebenarnya masyarakat sangat mengharapkan netralitas dari pemimpin tertinggi negara.
"Masyarakat luas sesungguhnya berharap besar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap adil kepada semua paslon," kata Nur Iswan, Rabu (24/1).
Nur Iswan menambahkan pernyataan keberpihakan Jokowi tersebut membuat khawatir masyarakat. Ia menilai sikap netral Jokowi sangat diperlukan karena setiap ucapan presiden oleh masyarakat Indonesia khususnya aparatur sipil negara ditafsirkan sebagai perintah untuk ikut memiih.
Baca Juga: Gibran Nyalon, Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye
"Dalam kultur politik kita, keberpihakan Presiden secara telanjang dikhawatirkan diikuti atau ditafsirkan lain dan berbeda serta bisa berlebihan oleh aparat pemerintah atau aparat negara lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Baca Juga: Presiden Jokowi Enggan Komentari Debat Capres-Cawapres Lagi
Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Jokowi mengatakan meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
"Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," ungkap Jokowi.
