News

Tiktoker Bima Yudho Diintimidasi, Sekjen PDIP: Tak Boleh di Negara Hukum!

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angka suara mengenai intimadasi yang dialami oleh Tiktoker Bima Yudho Saputro usai menyampaikan kritik terbuka mengen

Featured-Image
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto: CNN Indonesia)

bakabar.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat suara mengenai intimadasi yang dialami oleh Tiktoker Bima Yudho Saputro usai menyampaikan kritik terbuka mengenai pembangunan infrastruktur di Lampung.

"Segala bentuk intimidasi tidak boleh terjadi di negara hukum," ujar Hasto seperti dilansir Antara, Minggu (16/4).

Berdasarkan pengalamannya mengunjungi Lampung, Hasto membenarkan kondisi jalan di Aceh jauh lebih baik dibandingkan kondisi jalan di Lampung. Karena itu, kritikan yang disampaikan Bima sebaiknya agar segera direspons secara positif.

Hasto juga tidak menampik partainya juga sering menuai berbagai tanggapan, akan tetapi mereka legawa menerima itu.

"Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sugeng untuk melakukan Advokasi," tambahnya.

Baca Juga: Duo 'King Maker' PDIP Disebut sebagai Penentu Capres di Pilpres 2024

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat publik, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pembangunan negara.

Ia menilai kritik dalam negara demokrasi merupakan aktivitas yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang. Terlebih bila kritik tersebut tidakm mengandung fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian.

"Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (15/4).

Pernyataan tentang komitmen tidak antikritik ini disampaikan Joanes Joko untuk menanggapi isu dugaan intimidasi oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap Bima Yudho, salah satu anak muda bangsa yang memberikan kritik atas pembangunan di tanah kelahirannya Provinsi Lampung.

Baca Juga: [ Habar News ] Bikin Lampung Viral, Bima Dipidanakan

Joanes Joko menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selalu fokus bekerja menyaring masukan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik oleh Pemerintah.

Ia menekankan bahwa KSP akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat sehingga kasus serupa tidak terulang.

"Kepada Bima Yudho, jangan pernah lelah mencintai kampung halaman. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tetaplah memberikan masukan dan kritik. Selama kritik yang diberikan itu benar, jangan pernah takut. KSP, dalam koridor-koridor yang sewajarnya, akan terus mendukung," jelasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner