bakabar.com, MARABAHAN – Meski belum pernah diterapkan di Kalimantan Selatan, Pemkab Barito Kuala termotivasi menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui sistem elektronik.
Keinginan tersebut dilatarbelakangi keberhasilan 1.292 desa di 21 kabupaten di Indonesia yang menerapkan aplikasi pemilihan elektronik atau e-voting.
Hardware maupun software aplikasi yang digunakan desa-desa itu tidak berdiri masing-masing, karena merupakan hasil pengembangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Penerapan sistem ini sebenarnya sudah cita-cita saya sejak lama. Terlebih perlahan tapi pasti, semua kegiatan tidak terlepas dari elektronik,” ungkap Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, Rabu (16/9).
“Dalam Pilkades 2021 yang melibatkan 163 desa, e-voting tersebut tampaknya sudah dapat direalisasikan. Tentu semuanya harus dipersiapkan, terutama anggaran dan sumber daya manusia,” sambungnya.
Berkaca dari keberhasilan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Batola sudah menjajaki menggunakan hardware dan software e-voting yang dikembangkan BPPT.
“Semua perangkat e-voting yang dikembangkan BPPT termasuk sepuluh besar inovasi pelayanan publik terbaik di bidang kependudukan yang ditetapkan Menpan RB melalui Kemendagri,” sahut Dahlan, Kepala DPMD Batola.
“Di sisi lain, perhitungan e-voting juga cepat dan akurat, dapat mendeteksi rekayasa suara, tak menyisakan surat suara, pemilih hanya dapat memilih sekali, serta hasil maupun proses dapat diaudit,” sambungnya.
Demi mendapatkan fasilitas itu, dibutuhkan biaya sekitar Rp63 juta untuk setiap set perangkat utama dan pendukung, serta sosialisasi dan sertifikasi.
Perangkat itu antara lain PC all in one layar sentuh, KTP reader yang terhubung dengan e-verifikasi dan printer thermal.
Namun dalam perencanaan awal, Batola hanya mendatangkan beberapa unit perangkat e-voting sebagai pilot project dan mempertimbangkan anggaran.
“Investasi awal memang cukup tinggi. Tetapi dengan penggunaan berulang-berulang, e-voting dapat menghasilkan efesiensi,” jelas Dahlan.
“Pun perangkat yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan lain. Salah satunya pengaplikasian e-verifikasi KTP untuk kepentingan pelayanan publik maupun update data,” tandasnya.
