bakabar.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan sebanyak 991 pengeboran sumur baru pada 2023. Angka itu lebih tinggi 30,4% dibandingkan realisasi pengeboran sumur tahun sebelumnya.
Sebagai industri dengan risiko tinggi, health safety & environment (HSE) menjadi prioritas di industri hulu migas. Untuk itu, SKK Migas selalu memberikan perhatian dan pengawasan yang melekat dalam penerapan HSE di industri migas nasional.
“Investasi hulu migas akan banyak terserap pada kegiatan pengeboran dengan porsi terbesar. Oleh karenanya, SKK Migas memberikan perhatian khusus dan melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan kegiatan pengeboran," ungkap Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo saat ditemui, di kantor SKK Migas Rabu (5/4).
Wahju meminta agar semua orang memiliki self awareness yang tinggi terhadap safety dan menjadikan safety tidak hanya sebagai priority tetapi sebagai value.
Baca Juga: Targetkan 991 Pengeboran Sumur Baru, SKK Migas Ungkap Tantangannya
Keselamatan menjadi penting, sebab keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan produktifitas dan efisiensi yang saling mendukung kinerja para pekerja.
“Hal itu terlihat dari kinerja HSE industri migas nasional di tahun 2022 dengan 341 juta jam kerja perhitungan incident rate (IR) sebesar 0,23 yang lebih baik dibandingkan rata-rata IR Global yang tahun 2021 mencapai 0,77, “ jelasnya.
Menurut Wahju, pencapaian IR Maret 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,31. "Namun, kami optimistis hingga akhir 2023 implementasi HSE akan semakin membaik sehingga IR diharapkan bisa seperti capaian 2022," tegas Wahju.
Sejauh ini, tantangan dalam pengeboran sumur pengembangan tidak hanya terkait ketersediaan rig tetapi juga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Baca Juga: Jaga Pasokan Listrik, SKK Migas: Alirkan Gas Sengkang kepada PLN
Pasalnya pada setiap rig yang beroperasi akan melibatkan ratusan tenaga kerja. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), karena sejak tahun 2016 hingga 2020, rata-rata jumlah pengeboran sumur pengembangan sebanyak 200 sumur.
Dengan meningkatnya target pengeboran sumur menjadi 991 di tahun 2023, dipastikan ada kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak dengan kompetensi dan pengalaman yang memadai.
“Tantangan kami untuk memastikan target pengeboran 2023 menjadi sangat kompleks karena membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni," jelasnya.
Sementara itu, data SKK Migas menunjukkan, ketertarikan untuk bekerja di rig mulai menurun. Karena itu, SKK Migas dan KKKS berupaya agar HSE bisa tetap diterapkan secara maksimal sehingga pengeboran berjalan dengan lancar.
Baca Juga: Usai Pengetesan Ulang, SKK Migas Temukan Cadangan Gas di Pulau Seram Maluku
Masifnya pengeboran sumur pengembangan sebagai konsekuensi dari upaya mencapai target 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).
Bahkan kedepannya, pengeboran sumur pengembangan harus mampu mencapai diatas 1.000 sumur per tahunnya. “Oleh karenanya, kita saat ini sedang melakukan akselerasi mendorong kemampuan industri penunjang industri hulu migas, termasuk SDMnya sehingga orkestrasi upaya mencapai target 2030 dapat dilaksanakan”, ujar Wahju.
Investasi hulu migas tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan produksi migas nasional, namun juga multiplier effect yang dihasilkan sangat besar. Menurut Indonesia Petroleum Association (IPA) dampak berganda dari investasi hulu migas bisa mencapai 3 hingga 5 kali, sehingga dengan investasi US$ 15,5 miliar akan menggerakkan perekonomian US$ 46,5 miliar hingga US$ 77,5 miliar.
Investasi yang masif itu akan meningkatkan frekuensi pekerjaan yang berpotensi meningkatkan risiko. Untuk itu, SKK Migas melakukan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir risiko sehingga potensi kecelakaan bisa ditekan.
Baca Juga: SKK Migas Targetkan Investasi Migas Tahun Ini US$15,5 Miliar
Wahju juga menjelaskan tahun 2023 untuk pertama kalinya akan melaksanakan kegiatan safety audit oleh pihak yang kredibel ke seluruh KKKS. Dengan begitu, safety yang sudah diberlakukan oleh KKKS dapat ditingkatkan implementasinya.
“Kami mendorong agar biaya terkait safety, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM serius dilaksanakan oleh KKKS. Bahkan kami akan memberikan sanksi bagi KKKS yang tidak menyerap 100% budget terkait safety”, pungkasnya.
