bakabar.com, JAKARTA - Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mardani H Maming melalui tim hukumnya resmi mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim.
MHM semula divonis pidana 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Lalu, MHM juga diharuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110 miliar.
Pengajuan banding MHM telah teregister akta pengajuan banding dengan nomor 3/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Bjm tertanggal Kamis, 16 Februari 2023.
Baca Juga: KPK Banding Vonis Mardani H Maming, Prof Denny: Ini Makin Aneh
Penasihat hukum MHM, Yusuf Ramadhan menandatangani penyerahan dokumen banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap kliennya. Terutama tentang vonis yang dijatuhkan pada Jumat (10/2) kemarin.
Menurut koordinator tim penasihat hukum MHM, Abdul Qodir, pihaknya telah mempelajari amar putusan yang dijatuhkan ke MHM. Terutama pertimbangan majelis hakim tentang fakta dan alat bukti yang perlu diluruskan dalam perkara yang menjerat MHM.
"Setelah kami mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama, dalam pandangan kami banyak fakta-fakta hukum yang perlu diluruskan dan banyak alat bukti yang tidak dipertimbangkan. Hal ini penting demi kepentingan hukum Mardani H Maming dan supaya keadilan bisa ditegakkan," ungkap Qodir kepada bakabar.com, Kamis (16/2).
Baca Juga: Resmi! KPK Banding Vonis Mardani H Maming
Ia berpandangan dalam amar putusan terhadap kliennya juga adanya perbedaan pendapat di antara majelis hakim. Terutama tentang uang pengganti yang mesti dibayar MHM. Untuk itu, ia mengajukan banding untuk menyemai keadilan dalam perkara yang menjerat MHM.
"Dalam putusan terdapat dua anggota majelis hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinions mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti," sebutnya.
"Yurisprudensi MA menyaratkan adanya kerugian negara karena uang pengganti konteksnya adalah pengembalian kerugian negara atau asset recovery," sambungnya.
Baca Juga: Pakar Hukum Prihatin Vonis 10 Tahun Mardani H Maming
Sedangkan, dalam dakwaan jaksa tak ada diktum yang menyinggung tentang kerugian negara dalam perkara MHM. Maka pihaknya menanti pembuktian untuk menilai kerugian negara yang diakibatkan oleh kliennya.
"Dalam dakwaan JPU tidak ada sama sekali disinggung tentang kerugian negara dan sama sekali tidak pernah dibuktikan. Jadi dalam kasus ini yang tidak ada kerugian negara sepeser pun tentu tidak relevan jika dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti," pungkasnya.
