bakabar.com, JAKARTA - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta agar pemerintah tidak menahan realisasi belanja di tahun politik 2024.
Sebab, hal itu terjadi di beberapa daerah dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Menurut saya ini tidak mudah mengingat di beberapa tahun sebelummya ketika ada pemilu maupun pilkada," kata Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, Kamis (28/12).
Baca Juga: Omong Kosong Gibran soal Indonesia Jadi Raja Energi Hijau
Pemilu 2024, kata Yusuf, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sebab, Berbagai macam rangkaian kegiatan sering kali membutuhkan atribut-atribut untuk kampanye.
"Tapi di saat yang bersamaan juga bisa menjadi penghambat maupun tantangan," ujar Yusuf.
Yusuf menambahkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan relatif moderat, artinya potensi pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Gibran Obral Jargon, IESR Bandingkan Capaian EBT Era SBY dan Jokowi
Selain itu juga diperlukan managemen yang cermat mengenai dinamika politik dan ekonomi. Termasuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Faktor-faktor yang dirasa atau dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi perlu dimitigasi sejak dini, sehingga setidaknya kalau kita bicara angka realistis pertumbuhan ekonomi yang di sekitaran 5 persen yang ingin disasar oleh pemerintah itu bisa tercapai," kata Yusuf.
