bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan sebanyak 62,6% masyarakat menilai puas dengan kinerja presiden. Sedangkan yang merasa kurang puas atau tidak puas sama sekali hanya 35,5%.
“Memang efeknya terhadap tren approval rating presiden cukup lumayan, kurang lebih 10% dibandingkan survei bulan Agustus sebelum kenaikan harga BBM, ini poin menarik,” papar Burhanuddin saat menyampaikan Rilis Survei Nasional bertajuk "Kenaikan harga BBM, Pengalihan Subsidi BBM dan Aproval Rating Presiden", Minggu (18/9).
Menurut paparannya dari total 62,6%tersebut, sebanyak 16,3%masyarakat yang menyatakan sangat puas dan 46,3% menyatakan cukup puas. Sedangkan yang kurang puas ada sebanyak 27,2%dan yang tidak puas sama sekali ada sebanyak 8,1%.
Sebelum kenaikan harga BBM approval rating presiden Jokowi berada di angka 72,3%, menurut Burhanuddin meski penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden cukup signifikan namun tingkat kepuasan kinerja tidak sampai di bawah 50%.
"Presiden Jokowi cukup cerdik melakukan kebijakan yang tidak populer di saat approval ratingnya sedang tinggi. Ini keputusan tidak menyenangkan banyak pihak tapi ketika dilakukan saat approval rating sedang tinggi-tingginya dampaknya setidaknya tidak sampai di bawah 50%,” tegas Burhanuddin.
Lebih lanjut, menurutnya hal ini dikarenakan dua faktor, yaitu faktor pertama adalah momentum kenaikan harga BBM dilakukan saat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sedang di level tinggi yaitu 72,3%.
Faktor kedua adalah yang membuat approval rating presiden masih di atas 50% adalah pengumuman kenaikan dilakukan jauh sebelum masa pemilihan umum, menurutnya apabila kenaikan dilakukan pada tahun depan maka dampaknya secara politik akan sangat besar.
“Dampaknya politik akan sangat besar, karena partai politik pendukung pemerintah karena sudah dekati masa pemilu mungkin mereka tidak mau masuk atau diasosiasikan dengan bagian pemerintah saat kebijakan tersebut diambil terlalu dekat dengan masa pemilu,” kata Burhanuddin.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 5-10 September 2022 usai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), survei dilakukan kepada 1.215 responden melalui sambungan telepon.
Dengan target populasi adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau handphone sekitar 83% dari total populasi nasional.
Responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan skrining. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Burhanuddin memaparkan berdasarkan kelompok masyarakat untuk responden petani, peternak dan nelayan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden masih tinggi yaitu 63,9%.
Begitu pula kelompok masyarakat yang bekerja sebagai buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, sopir/ojek, pedagang kecil menunjukan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden yang masih tinggi yaitu berada diangka 66,6%.
“Ibu-ibu juga yang puas atas kinerja presiden masih tinggi juga yaitu 65,1%, mungkin karena ada BLT (Bantuan Langsung Tunai),” tutup Burhanuddin.
