bakabar.com, BANJARMASIN - Mantan Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh, memberi reaksi atas rencana penambahan dewan direksi dan komisaris PT (Perseroda) Baramarta, Kabupaten Banjar.
Khairul Saleh berpendapat bahwa penambahan itu tak perlu dilakukan terburu-buru. Bahkan, apabila tak memungkinkan jika dilihat dari kemampuan perusahaan sebaiknya tak perlu dipaksakan.
"Silakan fit and proper test tetap berjalan, tetapi pelantikan menunggu kemampuan keuangan perusahaan. Kalau langsung dilantik dan kemudian keuangan tidak mampu, masa direksi tidak mendapat gaji,” papar Khairul Saleh kepada bakabar.com, Kamis (9/5/2024).
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, penambahan direksi serta komisaris itu tentunya baik dilakukan agar roda perusahaan milik Pemkab Banjar itu bisa berjalan baik.
Hanya saja itu harus bersesuaian dengan kemampuan perusahaan. Khususnya terkait dengan keuangan. Apabila memang belum mampu maka itu dapat dikesampingkan terlebih dahulu.
Dia menarik contoh ke salah satu contoh perusahaan milik Pemkab Banjar, PT Banjar Intan Mandiri (PT BIM), yang dibubarkan akibat tak keuangan yang tak sehat. Dan Khairul Saleh khawatir itu juga terjadi terhadap PT Baramarta.
“Jangan sampai terjadi seperti perusahaan yang telah dibubarkan kemarin, seperti PT Banjar Intan Mandiri (PT BIM). Karena keuangan tidak memungkinkan, akhirnya dibubarkan,” pungkas mantan bupati Banjar dua periode itu.
Sebelumnya diberitakan, kendati kondisi keuangan PT (Perseroda) Baramarta masih tertatih akibat warisan utang direksi sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banjar membuka seleksi perekrutan penambahan tiga jabatan penting untuk BUMD ini.
Ketiga jabatan dimaksud adalah direktur umum, direktur operasional dan komisaris.
Diketahui BUMD milik Pemkab Banjar itu hanya memiliki dua unsur pimpinan. Mereka adalah Rachman Agus sebagai direktur utama, serta Siti Mahmudah selaku komisaris sekaligus dewan pengawas yang mewakili Pemkab Banjar.
Adapun rencana penambahan direksi tersebut diawali rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel 2021 dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banjar di awal Februari 2024.
Rencana itu diapungkan dengan alasan agar beban pekerjaan tidak menumpuk sehingga terdistribusi secara proporsional, sesuai keahlian, dan pengalaman di bidang pertambangan.
Namun penambahan unsur komisaris dan direksi ini bakal menambah berat beban PT Baramarta. Dari rapat dengar pendapat di Komisi II DPRD Banjar akhir 2022 lalu, utang PT Baramarta yang meliputi setoran PAD, PPH, PBB terutang dan PNBP PKH mencapai Rp427 miliar.
Di bawah kepemimpinan Dirut Rachman Agus, hutang pajak dapat diangsur manajemen PT Baramarta hingga sebesar Rp62 miliar lebih. Namun harga batu bara yang anjlok, membuat pendapatan PT Baramarta tidak stabil.
Komisaris Siti Mahmudah sendiri mengakui kondisi penjualan batu bara yang masih labil berpotensi kepada keterlambatan penyelesaian utang pajak.
Padahal, PT Baramarta menargetkan beban utang harus diselesaikan selama lima tahun.
"Kami berkomitmen memenuhi kewajiban terkait utang pajak. Namun dengan kondisi harga jual batu bara yang di bawah harga pasar, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ini perlu dievaluasi semua sebenarnya," papar Siti Mahmudah.
Dengan adanya rencana penambahan dua direksi dan satu komisaris, maka beban keuangan dipastikan bertambah. PT Baramarta sudah menghitung bahwa beban tiga jabatan baru akan menelan anggaran sekitar Rp2 miliar per tahun.
"Tentunya (penambahan direksi) akan disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan perusahaan," imbuh Mahmudah yang juga menjabat Sekwan DPRD Banjar.
"Namun demikian, kami selalu mendukung perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan BPKP dan Pansus DPRD Banjar," imbuhnya.
