bakabar.com, MARTAPURA – Pilkada Kabupaten Banjar dinilai rawan money politic. Pengamat politik DR Andi Tenri Sompa menyebut politik uang adalah cikal bakal korupsi.
"Masyarakat jangan berkhayal korupsi di negara ini selesai jika hak suara masih dapat dibeli," ujar Tenri Sompa saat jadi pembicara dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Banjar, di Fave Hotel Banjarbaru, Selasa (1/12).
"Setelah kita menerima money politic, menerima pemberian dari partai, kandidat, tim sukses atau siapapun, lalu setelah itu kita meneriakkan tentang korupsi. Padahal kita sendiri bagian dari korupsi tersebut. Ini yang perlu disadari dari awal," sambungnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin ini menjelaskan, pemimpin adalah gambaran dari masyarakat sebagai pemilih.
"Jangan sampai kita menjadi pembuka untuk mereka yang mau korupsi lebih besar. Jangan sampai hanya karena seratus dua ratus ribu tapi bertahun-tahun mendapat dampak negatifnya," paparnya.
Tenri menilai tidak masuk akal jika seseorang melakukan politik uang namun mengaku tidak ingin mencari uang ketika menjabat kepala daerah.
"Kalau memang bukan untuk diri pribadinya, pasti ada kroninya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan dia sebagai pemimpin,"
Pendekatan sosiologis kurtural, kata Tenri, harus dibangun melalui partisipasi masyarakat supaya menghindari politik uang, karena ada posisi yang dirugikan ketika politik uang jadi kebiasaan di tengah masyarakat.
"Ya otomatis yang rugi kita semua. Kita yang harusnya menikmati infrastruktur yang bagus, pelayanan kesehatan yang baik, birokrasi yang baik, kualitas pendidikan. Tapi semua ini termentahkan karena adanya kebiasaan politik uang,"
Selain itu, lanjut Tenri Sompa, politik uang berdampak pada pemimpin yang tidak punya kapabilitas.
"Yang punya kapasitas memimpin akan keder karena tidak punya uang. Sebaliknya jika tidak ada politik uang, kesempatan jadi kepala daerah akan lebih terbuka," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah menjelaskan dilaksanakannya sosialisasi pengawasan partisipatif ini agar masyarakat turut serta mencegah politik uang.
"Kesuksesan Pilkada ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara (KPU-Bawaslu), tapi tanggung jawab bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat," ujar Fajeri.
Ia mengatakan Bawaslu punya SDM yang terbatas, sehingga sangat diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada yang jujur dan adil.
"Karena yang dipilih adalah pemimpin daerah, pemimpin kita bersama," jelasnya.
Ketua Bawaslu Banjar mengharapkan apa-apa yang disampaikan pemateri dapat disampaikan kepada masyarakat lainnya, agar mengerti pentingnya pengawasan partisipatif.
Pada kegiatan ini peserta yang diundang adalah perwakilan KPU Banjar, MUI, NU, Muhamadiyah, TNI – Polri, Apdesi, disabilitas, mahasiswa dan pemuda, tiga tim paslon, alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu, Satpol PP Banjar, dan sejumlah awak media.
