apahabar. com, JAKARTA - PT Freeport telah berkirim surat kepada pemerintah terkait ketidaksiapannya untuk merampungkan smelter pada bulan Juni 2023. Sebelumnya, Presiden Jokowi tegas melarang para pelaku usaha tambang untuk melakukan ekspor bijih mineral.
Kendati begitu, pemerintah memberi batas toleransi bagi mereka yang ingin membangun hilirisasi smelter untuk ekspor hingga lima bulan mendatang.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyarankan agar pemerintah memberlakukan pajak ekspor lebih untuk raksasa tambang yang belum merampungkan smelter.
Sejauh ini, beberapa perusahaan yang belum membangun smelter di antaranya PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
Baca Juga: Pemerintah Belum Putuskan Nasib Freeport Soal Smelter
"Misalnya masih belum kelar sampe target yang ditetapkan, perusahaan masih bisa ekspor tapi dengan tambahan biaya pajak," ujar Eddy, Senin (6/2).
Tentunya, usulan itu menjadi hal baru ditengah pro kontra larangan ekspor bijih mineral dan ketidaksiapan para pelaku usaha tambang. Apabila menerima usulan tersebut, pemerintah harus memberlakukan aturan tegas khususnya terkait dengan progres pembangungan smelter.
Nantinya, pemerintah bisa langsung menghentikan hak ekspor perusahaan apabila melewati batas waktu yang disepakati dengan pemerintah.
“Misalnya akhir tahun ini progresnya harus 70%. Ya harus 70%. Kalau tidak harus disetop ekspornya,” pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor Bauksit Juni 2023, ESDM: Freeport Tak Terkecuali
Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan progres pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) Manyar, Gresik, Jawa Timur telah mencapai 54 persen.
"Kemudian lanjut ke smelter tembaga dan precious metal refinery ini yang melakukan kegiatan PT Freeport Indonesia berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Progres yang sudah tercapai kami terinfokan mencapai 54 persen di akhir Januari," kata Hendi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Senin (6/2).
Dia menegaskan proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2023. "Insya Allah akan mencapai 100 persen penyelesaian konstruksi di akhir 2023 dan akan lanjut ke fase soft commissioning dan ramp up operasi di bulan Juni 2024," ujarnya.
Baca Juga: Jadi Mobil Operasional Freeport, Seberapa Tangguh Toyota Land Cruiser Seri 70?
Sedangkan untuk PT Amman, hingga Juli 2022, progres pembangunannya baru mencapai 47%. Pembangunan smelter ini terlambat dari target yang ditetapkan bisa beroperasi secara penuh pada Juli 2023.
Keterlambatan disebabkan oleh kondisi eksternal seperti pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik global yang kurang stabil.
